Djarot bakal permudah buat RT-RW di apartemen dan rusun
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki peranan penting bagi warga ibu kota. Tidak terkecuali mereka yang tinggal di apartemen dan rumah susun.
Sehingga pembentukan RT dan RW di bangunan horizontal ini ke depannya tidak perlu lagi menunggu terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) seperti yang selama ini terjadi.
"Ke depan tidak perlu tunggu terbentuk P3SRS baru bentuk RT dan RW. Tapi berdasarkan jumlah warga di rusun atau apartemen aja kalau mau bentuk RT dan RW," katanya di Jakarta, Senin (4/7).
Mantan Wali kota Blitar ini mengungkapkan, guna mendukung rencana mempermudah pembentukan RT dan RW di rusun maupun apartemen tanpa menunggu terbentuk P3SRS, aturan yang mengatur mekanisme itu akan direvisi.
"Pergub akan kita revisi, pembentukan RT dan RW tidak menunggu terbitnya (terbentuknya) P3SRS," ujarnya.
Djarot menambahkan, langkah tersebut diambil guna mempermudah warga mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Sebab, salah satu kolom yang tertera di KTP harus ada RT dan RW dari warga.
Adapun aturan yang rencananya akan direvisi ialah Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaKhusus di Jalan Jenderal Sudirman - MH Thamrin, penutupan jalan dilakukan mulai hari ini, Minggu (31/12) dari pukul 19.00 Wib sampai Senin (1/1) pukul 01.00 Wib
Baca SelengkapnyaGenangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaBanjir salah satunya disebabkan luapan Kali Pesanggrahan.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaDampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca Selengkapnya