Djarot akan evaluasi perombakan SKPD yang dilakukan Plt Gubernur DKI
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Djarot Saiful Hidayat enggan berkomentar banyak perihal perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilakukan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Untuk diketahui, Sumarsono melakukan perombakan SKPD dengan mengangkat kembali pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang pernah dicopot Ahok-Djarot.
Setelah masa kampanye dan cutinya selesai, Djarot akan kembali aktif menjadi wakil Gubernur DKI. Dia akan melakukan evaluasi atas perombakan yang dilakukan Sumarsono.
"Ya itu kan sudah konsekuensi dan itu sudah kita pikirkan 2016 kita harus rampungkan. Ya makanya nanti kita akan evaluasi karena strukturnya kan sudah jadi Perda (Peraturan Daerah)," ujar Djarot ditengah tengah kegiatannya blusukan di Jelambar Timur, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (6/1).
Pemprov DKI Jakarta melantik 5.038 pejabat hasil perombakan SKPD di Lapangan Silang Monas, Selasa (3/1). Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, pejabat yang dikukuhkan hari ini sebanyak 3.561 orang. Sementara pejabat yang dilantik sebanyak 1.477 dengan rincian promosi 241 orang, rotasi 1.138, mutasi 80 orang, dan downgrade 18 orang, demosi 846 orang.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menegaskan bahwa tidak ada praktik perdagangan jabatan dalam perombakan SKPD tersebut. "Penyusunan pejabat baru tersebut diputuskan dari hasil musyawarah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)," kata Sumarsono di lokasi, Selasa (3/1).
Namun perombakan yang dilakukan Sumarsono ditanggapi negatif oleh Ahok, Gubernur Jakarta non aktif. Menurutnya, selama kampanye sebenarnya tengah melakukan evaluasi kerja yang dilakukan jajarannya di Pemprov DKI Jakarta.
Ahok minta bantuan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang juga politikus PDIP agar Sumarsono tidak melakukan perombakan SKPD. Dia telah menyampaikan agar rencana perombakan kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta untuk ditunda terlebih dahulu dengan harapan penyusunan eselon II, III dan IV tersebut dilakukan saat dirinya telah kembali memimpin.
"Kita sudah bilang enggak boleh. Kita sudah sampaikan, tunggu kita kembali. Rombak yang perubahan struktur oke," kata Ahok di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (28/12).
Ahok mengklaim sudah ada beberapa kepala dinas yang kerjanya cukup baik. Sehingga dia sangat mengkhawatirkan jika nantinya perombakan tersebut malah berujung dengan tidak efektifnya program yang telah berjalan.
Menurut Ahok, saat ini masih terus melakukan evaluasi program kerja yang rencananya akan dilakukan. Maka sembari cuti, dia melakukan pengumpulan data hingga nantinya saat masuk dapat dijalankan.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proses praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang mulai berjalan di pengadilan tidak akan menghentikan proses penyidikan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo dan Gresik Deklarasi DukPembangunan di era Jokowi sudah baik dan berhasil maka otomatis harus dilanjutkan.ung Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaMudhlor tak bisa penuhi panggilan KPK tanpa keterangan yang jelas
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut PDIP tidak pernah mengajarkan bahwa Bung Karno adalah milik salah satu partai saja.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaDKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaPDIP membuka peluang mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat untuk dicalonkan pada Pilkada Sumut.
Baca Selengkapnya