Disdik DKI Tak Minta Sekolah Munculkan Nama Anies dan Mega di Soal Ujian

Merdeka.com - Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah menyelidiki terkait viral foto soal ujian sekolah melalui aplikasi pesan dan media sosial yang menyebutkan nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Mega.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI, Nahdiana mengatakan, pihaknya tidak pernah meminta pihak sekolah tersebut membuat soal ujian dengan menyebutkan nama pejabat publik tertentu.

"Dinas Pendidikan tidak pernah mengimbau kepada guru di sekolah untuk membuat soal ujian sekolah dengan menyebutkan nama pejabat publik tertentu dan telah mengarahkan guru yang membuat soal ujian sekolah tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi" katanya di Jakarta, Sabtu (12/12).

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kata dia, mengimbau kepada para ASN, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan Pemprov untuk tetap menjaga netralitas. Sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang baik.

"Karena, hal tersebut berpotensi menjadi unsur pelanggaran netralitas terhadap posisi ASN," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam soal yang beredar itu disebutkan, 'Pak Anies adalah seorang Gubernur hasil Pemilihan Gubernur tahun 2017. Ia tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya untuk memperkaya diri dan keluarga. Sebaliknya, ia gunakan jabatannya untuk menolong rakyat yang mengalami kesusahan. Perilaku pak Anies adalah contoh sikap'. Terlihat jawaban yang diisi adalah Amanah.

Pertanyaan pada soal kedua 'Anies selalu diejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam. Walaupun demikian Anies tidak pernah marah, perilaku Anies merupakan contoh'. Disitu pun dijawab Sabar.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI, Nahdiana, sudah menelusuri dan konfirmasi kepada kepala sekolah dan guru yang membuat soal ujian pada sekolah tersebut.

Dia menjelaskan, soal itu dibuat karena terdapat unsur kompetensi pada mata pelajaran mengenai pembentukan karakter, integritas, sabar dan tanggung jawab.

Kemudian, pada redaksionalnya memang memiliki kesamaan nama. Namun, tidak ada maksud mendukung maupun mencemarkan nama baik pejabat publik.