Disdik DKI Jakarta kembalikan Rp 700 miliar ke APBD 2014
Merdeka.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengembalikan Rp 700 miliar ke kas daerah. Karena ada beberapa kegiatan yang tumpang tindih. Anggaran tersebut akan diajukan untuk kegiatan lainnya di APBD Perubahan.
Kepala Disdik DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, dalam evaluasi anggaran yang dilakukannya anggaran sebesar Rp 700 miliar dari total anggaran Rp 13 miliar akan dikembalikan ke kas negara.
"Anggaran yang pasti tidak digunakan yakni sebesar Rp 700 miliar," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/4).
Lasro mencontohkan, pihaknya menemukan kegiatan yang dianggarkan di beberapa unit, seperti di tingkat suku dinas maupun bidang. Selain itu, ada kegiatan yang tidak diperlukan pada tahun ini.
"Contohnya pengadaan rehab, ada yang tumpang tindih, ada yang double di suku dinas dan bidang, atau ada di dinas. Dan tidak sesuai dengan di lapangan," ujarnya.
Ia menambahkan, masih ditemukan anggaran sebesar Rp 500 miliar yang penempatannya tidak tepat. Contohnya pengadaan bangku yang seharusnya hanya 1.000 unit namun dianggarkan hingga 3.000 unit.
"Kalau yang Rp 500 miliar kita lihat kebutuhan di lapangan. Kemungkinan kebutuhan ada yang tidak pas, misalnya dianggarkan 3.000 unit tapi diperlukan hanya 1000. Itu sudah kita sampaikan ke pak gubernur," terang Lasro.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJumlah ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2023. Adapun rinciannya, pada Januari 2024 sebanyak 68 kasus, Februari 119 kasus, Maret 68 kasus.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaProgram Rehab merupakan inovasi dari BPJS Kesehatan dalam upaya memberikan kemudahan.
Baca SelengkapnyaPenderita DBD di Depok melonjak drastis di Februari hingga 119 kasus
Baca SelengkapnyaPenangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, dimana salah satu tersangka ada pegawai Lapas.
Baca SelengkapnyaOTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca Selengkapnya