Dipecat dari DPRD, Viani Limardi Kesal Nama Baiknya Dirusak PSI

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi mengaku belum menerima surat pemecatan dirinya sebagai legislator Jakarta oleh PSI. Ia mengaku tidak mempersoalkan hal tersebut.

Viani berujar, hasil verifikasi Sekretaris Dewan yang menyatakan tidak ada penggelembungan dana reses olehnya sebagai bukti dirinya bekerja total. Dia pun mengkritik partai yang didominasi anak muda itu, dengan mudahnya merusak nama baik seseorang.

"Setiap hari, dari pagi sampai malam kita kerja keras sepenuh hati untuk warga DKI Jakarta malah dengan seenaknya saja main ngerusak nama baik," ucap Viani kepada merdeka.com, Rabu (6/10).

Ia juga bersyukur kebenaran atas tuduhan yang dilaporkan PSI tidak terbukti.

Lebih lanjut, selama belum ada surat pemecatan, Viani tetap berkantor di ruangan yang sama saat ia masih berstatus kader PSI.

"Masih tetap yang sama, tidak ada yang berubah. Seluruh gedung DPRD adalah gedungnya seluruh anggota dewan dan rakyat DKI," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menegaskan proses pemberhentian Viani Limardi sebagai legislator sedang berjalan. Langkah ini diambil setelah PSI melakukan pemecatan terhadap Viani.

"Kami memastikan proses sedang berjalan dan sesuai peraturan perundangan. Saya harap kita semua dapat bersabar menunggu administrasi selesai. Setiap kursi legislator Fraksi PSI harus diisi oleh orang-orang yang amanah dan berintegritas," ujar Michael, Rabu (6/10).

Michael menambahkan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PSI sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia meyakini 500 ribu warga Jakarta memilih PSI di tahun 2019 karena menaruh harapan besar bahwa PSI akan berani bersikap tegas terhadap kadernya sendiri.

Keputusan untuk menindak kader yang sudah melenceng dari nilai perjuangan tersebut diambil dengan penuh kehati-hatian dan seksama, dengan mempertimbangkan segala aspek keorganisasian dan mekanisme internal partai dari tingkat DPW hingga DPP.

"Peran pengawasan partai sangat penting. Kalau partai tidak berani tegas terhadap anggota dewannya, lantas siapa yang bisa menertibkan kerja para anggota dewan? Keputusan DPP ini adalah bukti komitmen partai untuk menegakkan aturan secara tegas pada setiap kader," jelas Michael.

Menurutnya setiap kader yang menduduki jabatan publik harus mampu mewakili nilai-nilai perjuangan PSI dan menjaga integritasnya. Bagi PSI, komitmen terhadap nilai integritas serta komitmen untuk hadir kerja untuk rakyat tersebut sangat penting.

"Di PSI, tidak ada orang yang tidak bisa digantikan. Kader yang sudah melenceng bisa diganti, tapi nilai-nilai PSI tidak dapat dan tidak boleh digantikan. Ini pengingat untuk kita semua bahwa politik nilai itu paling penting. Kader PSI yang duduk di jabatan publik harus menjadi wajah dari politik gagasan PSI," tutupnya.