Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi pengerjaan pembangunan sumur resapan. Bahkan dia meminta agar kontraktor yang kedapatan melakukan penyimpangan untuk dikenakan sanksi.

Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan, pihaknya segera menjalankan instruksi dari Gubernur DKI untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pembangunan drainase vertikal.

“Kami telah mengevaluasi baik sumur resapan yang sedang dibangun, maupun sumur resapan yang sudah beroperasi agar berfungsi dengan optimal. Kami juga terus berkoordinasi dengan kontraktor terkait," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/12).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta membangun 2 jenis sumur resapan, yaitu sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam. Sumur resapan dangkal berfungsi menekan genangan air di permukaan tanah dengan cara mengalirkannya ke sumur resapan.

Adapun, sumur resapan dalam berfungsi untuk menambah cadangan air tanah. Sumur resapan dangkal berpotensi menampung dan menyerapkan air ke dalam tanah sebanyak 11.502.420 m3. Pemprov DKI Jakarta akan membangun sebanyak 1.150.242 unit sumur serapan dangkal dan 100 lokasi sumur resapan dalam di wilayah DKI.

Yusmada menuturkan, pembangunan sumur serapan atau drainase vertikal menjadi kunci bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi terjadinya banjir di sejumlah titik yang rutin terdampak. Selain mencegah banjir, gerakan pembangunan sumur resapan juga menjadi solusi menciptakan lapangan kerja sekaligus memperbaiki lingkungan dan konservasi air menuju Jakarta Kota Ramah Air.

Hingga 9 November 2021, telah dibangun drainase vertikal tipe buis beton sebanyak 16.035 titik dengan daya tampung 31.498 m3. Sementara itu, daya tampung sumur resapan tipe modular sebanyak 6.633,7 m3. Kapasitas sumur resapan yang sudah ada (buis beton+modular+optimalisasi) sebanyak 38.453m3.

Menurutnya, pihak Dinas SDA sudah menginstruksikan kepada kontraktor terkait untuk merapikan pembangunan sumur resapan di Jl Lebak Bulus III sehingga tidak merusak jalan serta tidak membahayakan pengguna jalan. Selanjutnya, kontraktor membuat lubang air di lokasi sumur resapan yang sudah ditutup aspal sehingga bisa menyerap air hujan ke dalam tanah.

“Kami bergerak cepat jika terjadi permasalahan di lapangan dalam proses pembuatan drainase vertikal,” tegasnya.

Yusmada menambahkan, lokasi pembangunannya pun beragam, ada yang di trotoar, persil, dan jalan lingkungan karena tidak bisa menempatkan sumur resapan di tanah pribadi masyarakat sehingga harus dibangun di aset milik pemprov DKI Jakarta.

Rafli, Wakil Camat Mampang Prapatan, mengatakan, drainase vertikal berfungsi untuk memotong jarak alir arah horisontal menjadi lebih dekat sehingga meningkatkan proses konsolidasi tanah.

"Pembangunan drainase vertikal di DKI akan berdampak mengurangi genangan atau banjir. Hal itu telah teruji di beberapa titik. Drainase vertikal juga memiliki banyak manfaat, seperti sebagai upaya konservasi air tanah di DKI Jakarta, juga berfungsi sebagai upaya mencegah penurunan muka tanah,” kata Rafli.

Rafli menambahkan, dengan banyaknya eksploitasi air tanah pada lapisan akuifer dapat mengakibatkan penyusutan lapisan tanah sehingga terjadi penurunan permukaan tanah.

"Masih ada permintaan masyarakat untuk membuat drainase vertikal ini. Untuk di Kecamatan Mampang Prapatan di tahap 2 ada penambahan sekitar 150 drainase vertikal untuk dibangun di pinggir jalan utama Jl. Jenderal Gatot Subroto, taman, dan selebihnya di sekolah-sekolah,” imbuhnya.