Dinas Perumahan DKI: Rusun Rawa Bebek baru siap September

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana akan melanjutkan pembongkaran di Pasar Ikan dan Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Namun, rencana harus tertunda mengingat belum tersedianya lokasi relokasi hingga September mendatang.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan, 400 unit rusun Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur baru siap untuk ditempati September mendatang. Padahal sebelumnya, Ahok menyakini rusun ini akan siap pada Mei mendatang.

"Rawa Bebek ada sekitar 400 unit rusun. Saya belum ada instruksi dari Gubernur (terkait kesiapan rusunawa). Dari pihak wali kota sedang menghitung jumlah warga yang akan dipindahkan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/4).

Dia mengungkapkan, telah mendengar keluhan warga gusuran terdahulu. Terutama warga Pasar Ikan yang terlebih dahulu menempati Rawa Bebek. Kebanyakan mereka mengeluhkan sempitnya rusun. Akan tetapi, rusun itu hanya akan ditempati warga Pasar Ikan untuk sementara.

Menurut dia, 400 unit rusun baru nanti bakal lebih luas dan berada tepat di samping Rusun Rawa Bebek. Lokasi itu yang nanti akan ditempati warga gusuran Luar Batang dan sebagian warga Pasar Ikan.

"Di sana (rawa bebek) kan hanya untuk transisi. Nanti begitu rusun di sebelahnya yang lebih luas selesai mereka bisa pindah," jelasnya.

‎Sebelumnya, Ahok menjadwalkan penertiban akan dilakukan bulan-bulan ini. "Memang (ditunda) sampai rusun siap. Kan saya bilang berkali-kali, Mei ini rusun siap lagi. Kan rusun kita siap terus ini (penertiban). Siap berapa, kita dorong berapa," kata Ahok.

Ahok membantah penertiban kawasan Luar Batang disebut ditunda, menurutnya, selagi rusun untuk menampung para warga yang kena penggusuran belum siap pemerintah tidak akan melakukan penertiban

"Enggak (nunda) dong, kan bulan Mei ini siap rusunnya. Orang banyak tanya sama saya, 'kapan bapak nyetop penertiban?' Kalau rusunnya belum siap ya stop," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, pemprov DKI sampai saat ini belum mendapat surat dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang isinya meminta menunda penertiban kawasan Luar Batang.