Dinas Pendidikan DKI Jelaskan Siswi Peraih 700 Penghargaan Tak Lolos PPDB

Merdeka.com - Aristawidya Maheswari (15), pelajar berprestasi peraih ratusan penghargaan ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Hal itu karena siswi berprestasi itu malah tak lolos masuk sekolah negeri melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jakarta 2020.

Sistem PPDB ini memang tengah menjadi sorotan dua minggu belakangan. Salah satu yang jadi pertanyaan, PPDB lebih pentingkan usia, ketimbang prestasi anak.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Saefulloh Hidayat mengatakan, Arista telah mengikuti berbagai jalur agar dapat masuk di SMA Negeri yang sudah ia tentukan atau pilih.

"Pertama memang Arista ini sudah mengikuti di beberapa jalur, mulai jalur zonasi, kelompok KJP, dia mendaftar di SMA 12, 61, 21, tapi enggak dapat. Kemudian dia daftar juga di jalur zonasi, dia milih SMA 36, 59, 53, tapi enggak dapat juga," kata Saefulloh saat dihubungi merdeka.com, Jumat (10/7).

"Kemudian, dia ikut juga di jalur prestasi akademi, secara seleksi menggunakan nilai itu. Daftar di SMA 12, 21, tetapi belum dapat, karena memang nilai yang bersangkutan ini 7.763 kira-kira. Sementara di SMA 12 itu IPS 8.265, SMA 21 IPS-nya 8.400, jadi memang di bawah teman-temannya itu," sambungnya.

Ia pun tak menampik, terkait sejumlah prestasi yang telah didapat Arista dalam bidang seni rupa seperti yang ia masukan saat mendaftar sekolah negeri melalui sistem PPDB.

"Namun kalau saya lihat di sistem yang Arista upload ke sistem PPDB, piagam penghargaan tertinggi yang diperoleh yang bersangkutan itu adalah tingkat atau juara 1 tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, itu sertifikat tertingginya yang dia miliki yang diupload ke sistem PPDB," ujarnya.

"Sementara, kalau sesuai dengan ketentuan, untuk jalur prestasi non-akademis yang menggunakan sertifikat ini untuk jenjang SMK, sertifikat kejuruan minimal tingkat Provinsi, kan secara otomatis yang bersangkutan belum memenuhi syarat, sementara teman-teman yang lain memiliki sertifikat Internasional, nasional dan provinsi, itu kira-kira," sambungnya.

Menurutnya, itulah salah satu penyebab yang membuat dirinya tak lolos saat mengikuti tes melalui jalur prestasi non-akademis yang menggunakan sertifikat. Mengetahui dirinya tak lolos, Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun mendatangi yang bersangkutan.

"Dinas Pendidikan pada tanggal 4 bulan 7 sebenarnya sudah mengundang Arista beserta neneknya ke kantor Disdik, itu saya inget hari Sabtu, kan kita jelaskan mengenai PPDB ini dan juga kami menyampaikan beberapa alternatif," ucapnya.

Tolak Sekolah PKBM atau Swasta

Alternatif yang diberikan oleh pihaknya yakni agar Arista bisa masuk sekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang setara dengan sekolah formal lainnya atau swasta. Namun jika memang ia tak ingin masuk sekolah swasta, Arista bisa mengikuti seleksi di tahap berikutnya pada 7 dan 8 Juli 2020.

"Tetapi kalau ke PKBM beliau menolak, ditawarkan untuk difasilitasi ke swasta juga menolak. Nah, pada tanggal 7 dan 8 Juli kemarin sebenarnya yang bersangkutan ikut lagi seleksi di SMA 12 jurusan IPS, kemudian di jurusan IPA juga. Tapi lagi-lagi di SMA 12 untuk IPS nilai terendahnya 7.868, artinya beliau kalah, karena hanya 7.763, IPA-nya itu jalur tahap akhir ini di SMA 12, 7.990, masih di bawah ini nilai yang bersangkutan," jelasnya.

"Dan juga daftar di SMA 21 jurusan IPS, SMA 36 jurusan IPS, SMA 45 dan SMA 102. Tetapi, lagi-lagi secara nilai, nilai temen-temen yang sudah masuk yang paling rendahnya diatas nilainya Arista, sehingga belum lulus seleksi," sambungnya.

Tolak Sekolah Negeri

Mengetahui kembali jika siswi peraih 700 penghargaan itu tak lolos lagi, Dinas DKI Jakarta kembali menugaskan anggotanya untuk mendatangi kediaman Arista yakni kepala seksi beserta kepala SMA.

"Kepala Seksi Pendidikan Menengah Jakarta Timur 1, kami jelaskan tuh bahwa sesuai dengan data statistik dan ini pun bisa dibuka atau dilihat masyarakat secara umum, Arista ini masih memungkinkan untuk mendaftar dan diterima di SMA 115, kira-kira sederhananya nilainya cukup ini kalau mau masuk ke SMA 115 gitu. Tetapi yang bersangkutan belum berkenan waktu itu, belum berkenan untuk memilih atau mendaftar ke (SMA) 115," ungkapnya.

Saat itu, Arista kembali menolak saat ditawarkan atau diberikan arahan untuk masuk ke SMA negeri lainnya yang tak masuk dalam daftarnya tersebut. Hingga akhirnya, sistem pendaftaran secara online pun berakhir pada 8 Juli 2020, pukul 15.00 Wib.

"Sistem secara otomatis jam 15.00 Wib tutup, jam 15.01 Wib, tim kami dapat telpon dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan mau memilih SMA 115, daftar ke SMA 115. Tetapi kami tidak mungkin membuka sistem itu lagi, karena terakhir jam 15.00 Wib. Kira-kira kronologisnya seperti itu," ucapnya.

Karena tak ingin melihat Arista tak melanjutkan sekolah, pihaknya kembali memberikan masukan agar Arista mendaftar di PKBM atau sekolah swasta. Hal itu ditawarkan kepada yang bersangkutan, agar tak ada anak-anak di Jakarta yang putus sekolah.

"Sekarang gini, untuk posisi sekarang, sistem sudah tutup, sementara kami arahkan ke PKBM atau swasta," tuturnya.

Gratis SPP Saat Masuk Sekolah Swasta

Jika memang nantinya Arista melanjutkan sekolah di swasta, ia pun tak perlu memikirkan untuk membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap bulannya. Terlebih, ia sudah mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat ia sekolah di SMPN 92.

"Pada saat nanti misalnya tahun ini masuk ke sekolah swasta, KJP-nya tetep jalan, sepanjang memenuhi persyaratan dan kita ada lagi tambahan untuk anak-anak yang bersekolah diswasta, kita akan bantu SPP-nya sesuai dengan tarifnya," sebutnya.

"Akan ada bantuan dari pemerintah, ketentuan. Walaupun untuk KJP kan kita ada tarifnya, sesuai dengan tarifnya. Untuk SMA itu sekian ratus ribu perbulan," tambahnya.

Edukasi Untuk Masyarakat

Dengan adanya hal itu, ia ingin agar masyarakat ikut memberikan edukasi terhadap lingkungan sekitar rumah yang anaknya ingin mendaftar di sekolah negeri ataupun swasta.

"Pertama adalah bahwa daya tampung negeri ini memang terbatas, maka kemudian ada seleksi. Pada saat proses seleksi itu tidak memungkinkan semua masuk negeri, ada beberapa ke swasta dan saya yakin ini adalah proses yang adil sepanjang proses seleksinya terbuka untuk semua dan kriterianya juga sama," ungkapnya.

Lalu, ia ingin masyarakat dapat menyakinkan orang sekitarnya jika daya tampung sekolah negeri dan swasta itu cukup untuk menampung siswa atau siswi yang ingin sekolah.

"Kemudian yang ketiga, bagi yang berasal dari kalangan kurang mampu sebenarnya perintah Pemprov DKI Jakarta punya program KJP plus, yang didalamnya khusus untuk anak-anak swasta ada bantuan biaya SPP. Jangan takut untuk masuk swasta, yang penting adalah tetap kita ingin pastikan jangan sampai ada anak yang enggak bersekolah, itu sudah tanggungjawab kita semua," tutupnya.