Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dibuka lelang jabatan kepala dinas dan badan Pemprov DKI, berikut daftarnya

Dibuka lelang jabatan kepala dinas dan badan Pemprov DKI, berikut daftarnya Gedung Balai Kota DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama atau lelang jabatan awal Juli ini. Hal tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 1 Tahun 2018 tentang seleksi terbuka yang ditandatangani Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

Terdapat 29 jabatan yang akan dilelang, menurut Anies jabatan itu untuk mengisi beberapa jabatan yang kosong usai pencopotan pejabat yang dilakukan hari ini. Beberapa jabatan yang kosong dan diisi Pelaksana tugas (Plt) adalah Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Diskominfo DKI.

"Kita lakukan rekrutmen terbuka untuk posisi (yang kosong) itu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/7).

Berikut daftar posisi jabatan yang akan dilelang:

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nasional

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta (seleksi Nasional)

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (seleksi nasional)

4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

5. Sekretaris Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (seleksi Nasional)

6. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta (seleksi nasional)

8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik Provinsi DKI Jakarta (seleksi nasional)

9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (seleksi nasional)

10. Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

11. Wakil Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta (5 jabatan)

12. Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

13. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta

14. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

16. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

18. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

20. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

21. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

22. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

23. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

24. Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang

25. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

26. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

27. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Provinsi DKI Jakarta (5 Jabatan)

28. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta

29. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi DKI Jakarta (3 Jabatan)

Pendaftaran dibuka 3 Juli – 18 Juli 2018. Seleksi Administrasi hingga wawancara 4 Juli – 30Juli 2018 dan Pengumuman Hasil Akhir 3 September 2018

Reporter: Delvira Prastiwi

Sumber: Liputan6.com

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023

Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023

Dari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Bulan September, Ini Daftar Lengkapnya

38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Bulan September, Ini Daftar Lengkapnya

Berikut daftar lengkap kementerian/lembaga yang bakal pindah ke IKN tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji 2024 Gratis, Laporkan ke Nomor Ini Jika Ada Pungli

Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji 2024 Gratis, Laporkan ke Nomor Ini Jika Ada Pungli

Proses rekrutmen telah dibuka secara online sejak 18 Desember 2023 lalu dan berakhir pada 31 Desember 2023 melalui website https://daftarin.kemkes.go.id.

Baca Selengkapnya
KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta 2024, Cek Jadwal dan Syarat Berikut Ini

KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta 2024, Cek Jadwal dan Syarat Berikut Ini

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya