Demi bahas anggaran 2016, DPRD DKI mengaku batalkan kunjungan kerja
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengklaim, anggota dewan rela membatalkan semua agenda kunjungan kerja demi membahas draf revisi anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
Dia mengatakan, tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI akan mulai intensif menggelar rapat pembahasan revisi anggaran yang diajukan Pemprov DKI selama 10 hari terhitung mulai 4-14 Desember 2015.
"Ya memang pembahasannya kemudian menjadi kita padatkan, semua kegiatan dewan kunker segala macam diundurkan, kita selesaikan pembahasan APBD ini. Jadi kunker baru boleh mulai tanggal 28 Desember," kata Taufik di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (1/12).
"Sudah jadi gini, kunker itu kita mundurin jadi 28 ,29, 30 Desember. Ada kunker masing-masing komisi beda-beda. Kunker kita pindah, kalau perlu kunker tidak usah ada," tandasnya.
Politisi Gerindra ini menambahkan dalam membahas draf revisi anggaran 2016, Banggar tidak akan lagi melakukan penyisiran anggaran-anggaran tak wajar. Jika penyisiran dilakukan maka pengesahan MoU KUA-PPAS berpotensi kembali molor.
"Tidak ada (penyisiran) lagi, nanti kalau ada nggak keburu lagi lho," tegas Taufik usai rapat Badan Musyawarah.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaDeretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengganti Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerja di DPD Bali
Pengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali
Baca Selengkapnya8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJika Terpilih Menjadi Anggota DPD, Segini Gaji dan Tunjangan yang Akan Diterima Komeng
Jika Terpilih Menjadi Anggota DPD, Segini Gaji dan Tunjangan yang Akan Diterima Komeng
Baca SelengkapnyaMahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya
Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaHak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Berujung ke Mana?
Isu hak angket digulirkan untuk mengusut kecurangan Pemilu. Bermula dan berujung ke mana?
Baca Selengkapnya