Deadline Hari Ini, PDIP dan Demokrat Belum Serahkan Nama Calon Pimpinan DPRD

Merdeka.com - Sampai saat ini pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD) masih berlangsung di DPRD DKI Jakarta. Pelantikan pimpinan DPRD dijadwalkan pada 16 September mendatang.

Namun masih ada dua partai peraih suara terbanyak yang belum menyerahkan nama calon pimpinan. Ada lima partai yang akan mendapatkan kursi pimpinan yaitu PDIP, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin menyampaikan, dua partai yang belum menyerahkan nama calon pimpinan yaitu PDIP dan Demokrat. Pihaknya meminta agar kedua partai ini menyerahkan nama paling lambat sebelum tanggal 16.

Syarif mengatakan seharusnya batas waktu penyerahan hari ini. Surat telah dikirimkan sejak 3 September.

"Hari ini deadline, seharusnya tanggal 9. Kita minta pengertiannya dari teman-teman PDIP dengan Demokrat hari ini. Kalau pun terjadi pengunduran otomatis berpengaruh kepada jadwalnya lagi. Kita sih gak memaksa jadi tidak bisa menertibkan," jelasnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Syarif mengatakan PAN mengusulkan nama Zita Anjani sebagai calon pimpinan. Zita adalah putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan merupakan wajah baru di DPRD DKI Jakarta. Sementara calon pimpinan dari Gerindra yaitu M Taufik dan PKS mengusulkan Abdurrahman Suhaimi.

Terkait pembahasan tatib dan AKD, Syarif menyampaikan saat ini masih berjalan. Targetnya paling lambat tanggal 19 September bisa dilaksanakan paripurna untuk pengesahan AKD termasuk pimpinan dewan. Namun bisa saja pelantikan dilakukan lebih cepat, 16 atau 17 September.

"(Untuk tatib) sekarang lagi jalan. Hari ini bahas lagi yang kelima (rapatnya), mudah-mudahan lancar. Sekitar Kamis atau Jumat kita konsultasi lagi ke Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Pimpinan fraksi akan diumumkan juga saat paripurna pelantikan pimpinan definitif. Sementara untuk pembagian pimpinan komisi, Syarif mengatakan setelah pengesahan tatib.

"Kalau belum ada tatib enggak mungkin bisa dibagi komisi," ujarnya.

Syarif mengatakan kemungkinan komposisi pimpinan komisi bakal berubah karena personelnya berubah. Terkait Gerindra akan memimpin komisi mana, Syarif mengatakan merupakan kewenangan internal masing-masing partai.

"Ya pasti ada potensi berubah karena kan personelnya berganti. Itu kewenangan internal masing-masing partai. Kita tidak bisa komentari dan campur tangan. Tapi kita berunding jangan terlalu lama. Karena setelah tatib diketok, tiga hari setelah itu komisi di bentuk," pungkasnya.