Merdeka.com - Sejumlah orang berunjuk rasa di Balai Kota DKI. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut izin penggunaan kawasan Monas untuk kegiatan reuni Alumni 212.

Massa yang menamakan Gerakan Jangan Ganggu Indonesiaku berdemo sejak siang dan hingga saat ini. Mereka menunggu Anies menemui di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Salah satu orator, Boedi Jarot menyebut aksi reuni Alumni 212 rawan disusupi kepentingan politik. Karena itu, ia meminta Anies mencabut izin penggunaan Monas untuk kegiatan tersebut.

"Kalau (212) ada urgensinya untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, merah putih, ya monggo. Ini kan nggak ada. Kalau aparat menganggap ini hanya reuni, nggak ada agenda politik, itu keliru. Itu bahaya. Ini ada agenda politik. Ini kepanjangan tangan dari HTI," kata Boedi.

Boedi menyebut aksi 212 hanya aksi perpanjangan tangan HTI yang tidak memberi berpengaruh positif apapun bagi Jakarta.

"Tidak ada keuntungan sama sekali dengan memberikan izin ini dan kami akan terus mencoba menghentikan, kami sudah siapkan pasukan untuk masuk ke 212," ucapnya.

Selain itu, ia menilai aksi itu bukan membela agama tertentu melainkan hanya agenda politik.

"Ini aksi pembodohan buat saya di sini. Ini bukan agama. Ini agenda politik yang ada hubungannya dengan ideologi khilafah yang diusung HTI," ujarnya

Adapun reuni Alumni 212 akan berlangsung di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu 2 Desember 2018 mendatang dan disebut akan dihadiri jutaan massa aksi termasuk capres-cawapres Prabowo-Sandi.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com