Dana Supeltas belum disetujui Pemprov, Dirlantas Polda Metro bakal temui Djarot

Merdeka.com - Polda Metro Jaya menggagas program Supeltas atau Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas. Namun hingga kini Pemprov DKI belum memberi jawaban atas pengajuan anggaran yang diajukan Dirlantas Polda Metro Jaya buat upah mereka.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Halim Pagarra pun berencana menemui Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

"Belum ada (jawaban). Makanya saya mau mendatangi beliau memberi penjelasan, mungkin beliau kurang jelas. Kalau dengan Sekda kemarin sudah jelas, sama dari Dinas Perhubungan, mendukung kami dalam rapat itu," kata Halim saat dikonfirmasi, Senin (28/8).

Pihaknya juga masih menunggu kepastian dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta rencananya dana tersebut untuk upah para Supeltas. Kemudian hingga kini, Halim mengaku masih menyelesaikan MoU dengan Kadin perihal permintaan upah Supeltas ini.

"Sedang MoU dengan Kadin untuk permintaan honor untuk Supeltas. Sudah koordinasi tapi saya belum buat MoU-nya, kita baru garap," tambah dia.

Dia mengatakan, jika pihak Pemprov tidak menyetujui pemberian upah tersebut, pihaknya akan mencari donatur untuk membantu upah Supeltas.

"Kita cari lagi usaha-usaha bagaimana sampai bisa membantu ini Supeltas, membiayai Supeltas," pungkas dia.

Diketahui sebelumnya, Supeltas atau 'Pak Ogah' rencananya akan digandeng Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas untuk membantu mengatur lalu lintas. Polda Metro menolak sebutan Pak Ogah, karena program tersebut dinamai Supeltas atau Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas.

Kombes Halim Pagarra menjelaskan nantinya Supeltas akan diberi seragam dan gaji tiap bulannya. "Kita namakan mereka itu Supertas, sukarelawan pengatur lalu lintas. Jadi mereka akan kita kerjakan, itu program yang akan dibicarakan, dipresentasi. Nanti dia akan pakai seragam," ujar Halim beberapa waktu lalu.

Supeltas akan diplot di kawasan Kuningan, Mampang dan titik rawan kemacetan lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Kalau mengenai upah atau gaji, hal ini masih dibicarakan. Itu kita minta beberapa perusahaan untuk menggaji dia. Iya melalui CSR (Company Social Responsibility) itu, nanti kita minta untuk (memberi upah) pengatur lalu lintas," tambahnya.