'Dana siluman APBD hasil kongkalikong DPRD dengan pengusaha hitam'

Merdeka.com - Sekretaris Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat lima kritik terhadap DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan APBD. Pertama, DPRD DKI telah mengabaikan amanat konstitusi dalam pembahasan APBD, seperti mengabaikan UUD 45 Pasal 23 ayat (1) karena lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan mengedepankan transparansi.

"Catatan kedua DPRD telah melakukan politisasi hak angket. Pertama dalam sejarah di Indonesia, pembahasan APBD berujung Hak Angket. Hak angket ini cenderung dipolitisasi karena tidak berdasarkan bukti kuat adanya pelanggaran pidana ataupun merugikan keuangan negara," kata Manager Advokasi FITRA Apung Widadi di kantornya, Jumat (6/3).

Hal ketiga yakni 'dana siluman' bukan aspirasi rakyat. Namun, diduga dana ini muncul dari kongkalikong politisi dengan pengusaha hitam yang sudah lama terjalin. Analisa FITRA menemukan, dalam anggaran versi DPRD usulan program tidak menyebut sebagai bentuk aspirasi rakyat, tapi sebagian menyebut pengadaan.

"Buktinya usulan DPRD tanpa kode mata anggaran dan kode rekening," katanya.

"Hal yang keempat yakni DPRD lebih mengutamakan kelompok, bukan mengedepankan kepentingan rakyat. Hal ini tercermin di mana DPRD tidak mengutamakan mediasi agar APBD segera disahkan, akan tetapi justru memperkeruh suasana dan mengeluarkan etika yang bertentangan dengan kode etik," imbuhnya.

Terakhir, DPRD lemah dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran. Padahal dalam UU MD3 Pasal 317 huruf (c) mengatur tugas dan wewenang DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

"Contohnya DPRD DKI justru tidak mengawasi dan mempermasalahkan anggaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) DKI sebesar Rp 10 triliun," tandasnya.