Dana bagi hasil pajak kurang Rp 5 triliun, Ahok ngadu ke Sri Mulyani

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Pada kesempatan ini dia sempat berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Basuki atau akrab disapa Ahok mengungkapkan, sempat mengeluhkan pemberian dana bagi hasil pajak oleh pemerintah pusat pada tahun lalu tidak penuh. Sebab ada sekitar Rp 4-5 triliun tidak diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Saya bilang sama Menteri, yang tahun lalu saja gak ngirim Rp 4 atau 5 triliun," katanya menirukan percakapan dengan Sri Mulyani di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8).

Ahok melanjutkan, saat mendengar pengakuannya, Sri Mulyani kaget dan kebingungan. Ahok meminta Sri Mulyani untuk melakukan pengecekan.

"'Masa' katanya (Sri Mulyani). 'Iya bu cek' saya bilang," tutupnya.

Di rapat itu, Ahok sempat ditegur Presiden Jokowi. Ahok dinilai lambat melakukan pencairan dana APBD. Padahal, penyerapan anggaran daerah sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pak Ahok, duitnya memang banyak tapi nyimpannya juga banyak. Masih ada Rp 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan," ucap Jokowi dalam Rakornas TPID di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (4/8).

Menurut Jokowi, banyaknya dana daerah yang masih mengendap tak hanya terjadi di DKI Jakarta. Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah, tak hanya Ahok, untuk segera atau mempercepat pencairan dana APBD.