Dampak Penerapan PSBL Jakarta Dianggap Tidak Jelas

Merdeka.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta fase III berakhir hari ini. Namun, DKI masih menjadi provinsi dengan catatan kasus Covid-19 tertinggi.

Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) dipilih Pemprov DKI sebagai jalan alternatif menuju tatanan normal baru di tengah peningkatan kasus. PSBL berlaku di 62 RW yang tersebar di sejumlah kelurahan dan kecamatan.

Langkah tersebut dinilai kurang tepat bahkan tidak efektif. Epidemiolog Universitas Indonesia dr Syahrizal Syarif mengatakan rencana PSBL di beberapa RW yang bertujuan menekan laju penularan virus Corona tidak jelas tolak ukurnya.

"Jika sekedar PSBB di tingkat RW ya dampaknya tidak jelas dan tidak terukur," kata Syahrizal, Kamis (4/6).

Terlepas dari istilah PSBB atau PSBL, menurut Syahrizal ada tiga faktor utama yang harus dipatuhi untuk menekan laju penularan virus Corona yaitu jumlah pertemuan per satuan waktu seperti menutup sekolah, melarang orang berkumpul, mengurangi probabilitas penularan dengan mencuci tangan mengenakan masker dan hindari bertemu orang yang sakit, terakhir adalah tes cepat.

"Kalau model PSBB, orang dilarang keluar rumah saja, boleh bepergian asal memenuhi syarat, dampaknya enggak jelas," tandasnya.

Harap DKI Tiru Banjar

Ia berharap penanganan Pemprov DKI bisa meniru karantina di Banjar Kabupaten Bangli. Sebanyak 2.600 warga dikarantina ketat, tidak diperbolehkan keluar masuk karantina, namun kebutuhan makan terpenuhi dengan diberi makan tiga kali sehari oleh dapur umum Kodim Bangli.

Setiap harinya, kata dia, suhu tubuh warga dicek, dan dilakukan tes cepat.

"Ini meniru apa yang dilakukan di sebuah desa di Vietnam," ujarnya.

Secara terpisah, anggota DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan PSBL harus diikuti dengan kesiapan petugas keamanan untuk mengawasi secara ketat.

"Sudah tahu, tapi kebijakan itu baru akan efektif apabila dibarengi dengan pengawasan yang sangat ketat," kata Gembong.

Ketua Fraksi PDIP itu menyebut PSBL akan sia-sia apabila pengawasan masih longgar seperti saat ini. Dia meminta Satpol PP hingga hansip dilibatkan untuk menertibkan warga yang tidak patuh protokol kesehatan, terutama di zona merah.

Gembong yakin dengan melibatkan petugas disiplin maka PSBL akan lebih efektif. "Saya punya keyakinan adanya petugas akan jauh lebih efektif untuk menggerakkan masyarakat taat dan patuh dengan penerapan protokol kesehatan, dan pada akhirnya hal itu akan menjadi budaya bersih dilingkungan RW tersebut," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat 62 RW Zona merah, berikut daftarnya:

1. RW 07 Kebon Kacang2. RW 09 Kebon Kacang3. RW 12 Kebon Melati4. RW 13 Kebon Melati5. RW 14 Kebon Melati6. RW 02 Petamburan7. RW 04 Petamburan8. RW 06 Kramat9. RW 02 Kampung Rawa10. RW 01 Cempaka Putih Barat11. RW 03 Cempaka Putih Timur12. RW 07 Cempaka Putih Timur13. RW 10 Mangga Dua Selatan14. RW 01 Gondangdia15. RW 02 Cempaka Baru16. RW 07 Pademangan Barat17. RW 10 Pademangan Barat18. RW 11 Pademangan Barat19. RW 12 Pademangan Barat20. RW 14 Pademangan Barat21. RW 17 Sunter Agung22. RW 12 Penjaringan23. RW 17 Penjaringan24. RW 11 Penjaringan25. RW 04 Rawa Badak Selatan26. RW 01 Sukapura27. RW 05 Cilincing28. RW 01 Semper Barat29. RW 09 Semper Barat30. RW 08 Kelapa Gading Barat31. RW 01 Jembatan Besi32. RW 04 Jembatan Besi33. RW 07 Jembatan Besi34. RW 01 Krendang35. RW 06 Krendang36. RW 11 Angke37. RW 03 Pekojan38. RW 07 Duri Utara39. RW 08 Kali Anyar40. RW 12 Tanah Sereal41. RW 03 Kota Bambu Utara42. RW 05 Jatipulo43. RW 04 Palmerah44. RW 05 Maphar45. RW 03 Tangki46. RW 04 Tangki47. RW 01 Grogol48. RW 06 Tomang49. RW 01 Joglo50. RW 05 Srengseng51. RW 02 Pondok Labu52. RW 08 Pondok Labu53. RW 05 Lebak Bulus54. RW 01 Utan Kayu Selatan55. RW 07 Kayumanis56. RW 03 Pondok Bambu57. RW 02 Pondok Kelapa58. RW 04 Kampung Tengah59. RW 03 Batu Ampar60. RW 05 Balekambang61. RW 07 Bidara Cina62. RW 10 Ciracas