Dalam 4 bulan, Pemprov DKI kantongi pendapatan daerah Rp 13,1 T

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya mencatatkan pencapaian yang tinggi untuk penyerapan APBD DKI Jakarta 2016. Tetapi pendapatan daerah hingga 22 April 2016 juga telah mencapai 22,20 persen dari target Rp 59 triliun atau setara dengan Rp 13,101 triliun.

Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Michael Rolando mengatakan, pencapaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015. Tahun lalu, hanya mencapai 17,36 persen dari Rp 56,309 triliun, atau setara dengan Rp 9,777 triliun.

"Masih on the track. Kebetulan dana perimbangan di bulan Februari sudah ada transfer dari pusat itu nilainya sekitar Rp 2,8 triliun, tapi PAD (pendapatan asli daerah) kami itu pajak daerah bagus udah Rp 8,9 triliun. Terus PAD lain-lain sudah mencapai Rp 1,356 triliun," jelasnya di kantornya, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/4).

Berdasarkan data yang diterima merdeka.com, pendapatan pajak daerah mencapai Rp 6,963 triliun, retribusi daerah Rp 152,651 miliar, hasil pengelolaan kekayaan Rp 70 miliar, dan pendapatan daerah yang dipisahkan sebesar‎ Rp 1,717 triliun.

Sedangkan, pendapatan hibah sebesar Rp 2,774 miliar dan dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp‎ 1,353 triliun. Namun, Michael mengingatkan, pencapaian selama triwulan pertama ini harus terus dipertahankan. Sebab pendapatan daerah sangat bergantung dengan kondisi perekonomian nasional dan daerah.

Dia mencontohnya, salah satu penyumbang PAD terbesar adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor‎ (BBNKB). Jika penjualan kendaraan bermotor berkurang, ini artinya pendapatan daerah juga akan mengalami imbas yang sama.

‎"Kalau penjualan anjlok BBNKB kita kecil. Kedua, jangan juga dilihat jumlah, jumlah mungkin naik tapi segmen mana? Yang laku itukan yang LCGC nilainya kecil BBNKB. Kaya kemarin pameran IMS itukan turun volume penjualan mereka dibanding tahun sebelumnya. Itu akan berpengaruh," terangnya.

Untuk itu, dia mengharapkan, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta harus terus berupaya agar dapat mencapai target Rp 59 triliun. "Tapi kami masih optimis bisa tercapai target tersebut, karena temen di pajak banyak usaha mereka," tutup Michael.