Cerita soal pengusaha besar kuasai Waduk Pluit

Merdeka.com - Natanael, seorang asisten pribadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengatakan kebanyakan tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pluit disalahgunakan. Menurut dia, ada mafia tanah yang sengaja mencari celah dengan menyewakan lahan itu kepada para pelaku usaha.

"Jadi tanah itu sengaja dikuasai. Dibuat sertifikat, lalu disewakan kepada para pengusaha alat berat, konveksi, dan lain-lain," kata Natanael saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (18/5).

Menurut Natanael, pihak-pihak yang menolak relokasi di Pluit itu dari kalangan pengusaha. Dia menambahkan, justru para pengusaha itu yang menyewa massa bayaran dan membiayai lembaga swadaya masyarakat, buat berkonfrontasi dengan Pemprov DKI.

Natanael mengatakan, ada dua tuan tanah di Pluit yang mengorganisir perlawanan itu. Mereka adalah Tedi dan Budi. Menurut dia, keduanya adalah orang-orang yang menyewakan lahan itu kepada para pelaku usaha.

"Justru mereka yang biayai orang-orang yang menolak itu. LSM juga mereka yang bayar. Ya orang-orang itu pasti mau lah, kalau imbalannya diberi rumah kontrakan gratis dan uang," ujar Natanael.

Natanael pun mengatakan, perangkat Pemerintah Kota Jakarta Utara seperti tidak berdaya menghadapi masalah itu. Menurut dia, para warga setempat pun diancam oleh para preman. Bahkan, RT, RW, Lurah, dan Camat tidak berani menghadapi mereka.

"Makanya saat ini kita fokus benahi Waduk Pluit dulu. Kalau sudah, baru kita beresin rumah susunnya," lanjut Natanael. (mdk/hhw)