Cerita narkoba di lingkungan PNS DKI

Merdeka.com - Peredaran narkotika di Indonesia sudah pada tahap memprihatinkan. Tak cuma pria, wanita juga banyak yang tertangkap sebagai pengguna hingga bandar narkoba.

Narkoba juga menyasar semua usia. Tak hanya kalangan dewasa, banyak bocah ingusan mengkonsumsi karena salah pergaulan.

Miris lagi, belakangan ini banyak pula ditemukan kasus penggunaan narkoba oleh mereka yang bertugas sebagai pelayan masyarakat. Tak mau hal itu terjadi di Pemprov DKI, Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, menggandeng BNNP DKI melakukan tes urine pada 100.000 PNS.

"Paling tidak seratus ribu kita lakukan tes urine di pemprov. Pertama itu, Dinas Kebersihan dan Petugas Harian Lepas (PHL)nya. Kemudian petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Jangan-jangan PHL dan PPSU kita jadi pengedar. Matilah kita," katanya saat menerima kunjungan BNNP DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/5).

Dia menambahkan, tes urine akan dilakukan secara dadakan. Paling lambat, satu minggu sebelum dimulainya bulan suci Ramadhan.

Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan, tes urine ini sekaligus mencegah PNS dan karyawan Pemprov DKI melakukan pesta narkoba maupun menyetok narkoba. Sebab, dia mendapatkan info demikian.

"Nah ini bentar lagi Ramadan, biasanya mereka itu kesempatan. Ada yang pakai dululah mumpung belum bulan suci. Nah inikan bisa ketahuan," ujarnya.

Cerita PNS DKI dan narkoba sebenarnya bukan hal baru. Itu sebabnya, tes urine menjadi kegiatan rutin yang digelar beberapa tahun terakhir.

Awal tahun ini, usai seribuan lebih PNS dilantik, mereka langsung di tes urine. Tes urine dilakukan pada Dinas Perhubungan DKI, Dinas Sosial DKI, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI dan UPT Monas. Hasilnya, ada sejumlah SKPD yang terindikasi positif narkotika.

"(Tes di) Dishub, Dinsos, Disparbud dan Monas pada 2 Januari itu perintah Pak Gubernur. Hampir 1.000 SKPD yang ikut dan terindikasi 13 orang (positif konsumsi narkotika)," terangnya.

Tes urine juga dilakukan di Dinas Pekerja Umum dan Satpol PP. Hasilnya, di Dinas PU ada 19 orang yang terindikasi positif narkoba. Sedangkan Satpol PP 2 orang yang terindikasi positif.

Sebelumnya, tes urine dilakukan pada Januari 2015. Didapati 13 PNS terindikasi narkoba bahkan salah satunya wanita.

"Kami mau tes lagi karena ada lima orang ngaku dia minum obat. Karena ada perempuan kan gila juga kan, perempuan main morfin. Maka kami mau tes lagi," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/1).

Dalam tes ulang tersebut ditemukan benar mereka menggunakan narkoba, maka Ahok tak segan untuk memberhentikannya. Sebaliknya, jika terbukti penyidikan akan diperdalam dengan menggunakan uji laboratorium.

"Tapi kalau dia ternyata minum obat, kami tes di rambutnya di tempat yang lain pasti gak ada kandungan, itu nantinya mau diperdalam lagi di lab. Kalau ketahuan berarti dia memang pemakai," terangnya.

Dia menegaskan, jika memang tiga orang tersebut menggunakan narkotika, maka tidak ada ampun.

"Pecat dong," katanya singkat.