Cerita geramnya Ahok pada warga Kp Pulo sampai suruh ngadu ke Tuhan

Merdeka.com - Satu pekan sudah penggusuran terhadap perumahan warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, dilakukan Pemprov DKI. Namun, hingga hari ini, protes masih terus saja terjadi terhadap kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu.

Protes dilayangkan oleh warga yang tak mau direlokasi ke rumah susun yang sudah disiapkan Pemprov DKI. Umumnya, mereka menilai penggusuran yang dilakukan oleh Ahok adalah sebuah bentuk kesewenang-wenangan.

Tak cuma protes, mereka juga mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan DPR. Ahok yang sejak awal ngotot penggusuran harus dilaksanakan pun angkat bicara.

Sejak awal Ahok sudah geram kepada warga yang protes. Sebab, mereka sudah diberikan tempat tinggal baru yakni Rusun Jatinegara Barat tapi tetap saja protes.

Berikut ulasannya seperti dirangkum merdeka.com:

Ahok bilang ngadu ke Tuhan juga boleh

Sejumlah orang yang mengatasnamakan warga Kampung Pulo beberapa waktu lalu mendatangi Gedung DPR. Mereka mengadukan perihal penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tak yakin mereka yang mengadu ke DPR benar-benar warga Kampung Pulo. Ahok bahkan mempersilakan mereka mengadu kemana saja mereka mau, bahkan jika perlu mengadu ke Tuhan."Ya sudah ngadu ke Tuhan juga boleh. Ini warga Kampung Pulo yang mana? Nah, saya jelasin ya Kampung Pulo, Pulo itu artinya pulau. Yang di tengah itu asli Kampung Pulo. Yang ngadu bukan mereka. Yang ngadu tuh orang tinggal di bantaran sungai Ciliwung, deket Kampung Pulo," papar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/8).

Ahok: Masih baik elu ngelanggar enggak gue hukum

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung sudah melanggar UU tentang Lingkungan Hidup. Karenanya, kata Ahok, toleransi untuk mereka sudah tak ada lagi."Ini malahan orang yang melanggar Undang-undang Lingkungan Hidup. Melakukan reklamasi sungai, membuat rumah," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/8).Ahok mengaku masih berbaik hati tak menghukum mereka karena telah melanggar UU Lingkungan Hidup. Sebab, pelanggaran melakukan reklamasi sungai bisa diancam hukuman puluhan tahun penjara."Masih baik lu ngelanggar enggak gue hukum. Kalau melanggar undang-undang lingkungan hidup, kamu bisa dihukum puluhan tahun penjara lho karena melakukan reklamasi sungai," katanya.

Ahok sebut warga Kampung Pulo harusnya berterimakasih

Ahok menegaskan, warga Kampung Pulo seharusnya bersyukur mendapat rusun yang bisa diwariskan sampai tujuh turunan. Soal kondisinya tak seperti rumah yang dulu, Ahok menjawab tegas."Kamu tuh enggak punya rumah bos. Makanya, enggak usah ngomong Kampung Pulo. Kita mulai ini yu, memantek (matok tanah) di depan yu, mumpung gua gubernur. Mau enggak? Nanti kalau diusir, kita minta rusun yang sebanding di kebun sirih, ya lumayan lah," kata kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/8).Sebelumnya, Ahok menyebut nasib warga Kampung Pulo lebih beruntung ketimbang warga Bukit Duri. Sebab, Rusun Jatinegara Barat buat warga Kampung Pulo lebih baik ketimbang Rusun Cibesel dan Rusun Pulo Gebang yang diperuntukkan untuk warga Bukit Duri."Buktinya orang Kampung Pulo tidak terima kasih sama saya. Mereka masih caci maki saya, masih gugat saya lapor ke Komnas HAM," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/8).

Ahok soal ganti rugi: Gue kasih tapi gue usir

Warga Kampung Pulo yang tak terima digusur terus saja meminta uang kerahiman. Tapi Ahok, tetap menolak.Menurutnya yang dia berikan saat ini sudah lebih nilainya dari ganti rugi yang dituntut warga. Untuk rumah susun saja, beber dia, lebih kurang Rp 200 juta per unitnya."Kalau saya bisa kasih mentahnya, saya lebih suka," ujar Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/8)."Kalau Anda minta Rp 50 juta, gua kasih sekarang, tapi langsung gua usir," katanya menambahkan.Jika warga terus bersikap demikian, kata Ahok, masalah banjir di Jakarta tak akan bisa teratasi. Dia merasa yang diberikan pihaknya sudah mencukupi, dan warga hanya bayar uang pemeliharaan saja sebesar Rp 10 ribu per harinya."Saya subsidi sampai tujuh turunan, sepuluh turunan. Di kontrak ada disebutin, selama Anda masih tinggal dan bayar uang perawatan," pungkasnya.