Cegah program titipan DPRD, Ahok bakal terapkan e-musrenbang

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, sebagian besar anggaran siluman yang ada di RAPBD DKI Jakarta 2015 merupakan pokok pikiran (pokir) yang diusulkan DPRD DKI. Anggaran itu akan dia jadikan bukti untuk mengungkap kecurangan pada APBD DKI Jakarta 2012, 2013 dan 2014.

"Dengan ada 2015, membuktikan tahun-tahun sebelumnya ada permainan di DPRD nih sebetulnya, pokirnya nih. Tapi ini untuk merujuk, membuktikan bahwa dari 2012, 2013 dan 2014 ada namanya pokir, pokir itu adalah titipan DPRD," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3).

Dia menjelaskan, program-program kerja hanya dapat dimasukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musyawarah ini dilakukan dari tingkat kelurahan hingga wali kota. Tapi mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, anggota legislatif tidak pernah hadir untuk melakukan pengawalan dan pengawasan.

"Pernah enggak anggota dewan ikut Musrenbang dari bawah, enggak pernah. Makanya Musrenbang suka diubah. Makanya tahun ini? akan tekankan e-Musrenbang, begitu e-Musrenbang di lurah-lurah," ujarnya.

Selain menggunakan sistem elektronik e-Musrenbang, mantan Bupati Belitung Timur ini juga akan meminta rapat dilakukan secara terbuka dan direkam. Sehingga oknum-oknum DPRD DKI Jakarta tidak dengan mudah menitipkan Pokir.

"Ada oknum DPRD langsung nitipin pokir juga di situ, padahal bukan nitipin pokir duit tahu enggak, mesti diskusi sama masyarakat, nah ini semua kita rekam. Makanya titik balik ini baik, makanya saya katakan perjuangan ini tidak mudah, karena memotong rejeki orang," tutupnya.