Cegah dana masuk UMKM abal-abal, Ahok gandeng Bank DKI salurkan KUR

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemerintah Provinsi sedang berusaha keras untuk membuat pasar tetap stabil. Salah satu fokus utamanya adalah menggerakkan sektor Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) melalui suntikan dana.

Namun, tidak mudah bagi Pemprov DKI memberikan suntikan dana segar kepada UMKM. Sebab, tak sedikit UMKM abal-abal membuat Ahok mengakali penyalahgunaan dana dengan cara transfer.

"Kami lewat Bank DKI, masalahnya kan sampai saat ini datanya enggak ada yang jelas. Tahun inikan Rp 300 miliar lebih. Target saya Rp 1 triliun satu tahun untuk suntikan," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/4).

Penggunaan Bank DKI sendiri, Ahok menjelaskan, untuk melakukan seleksi mana-mana saja UMKM yang memang berbisnis. Namun, etikat baik tersebut tidak disambut baik. Selama setahun terakhir belum semua UMKM mendaftarkan diri ke bank milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

"Kalau kamu sudah pegang ini (Bank DKI) selama setahun, dan kami pelajari perilaku mu. Baru kami bisa kasihkan kredit," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Irwandi mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pengumpulan data identitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di lima kota administrasi DKI Jakarta. Hal ini berkenaan dengan program pemberian kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM.

"Saya sedang melakukan pendataan PKL berdasar Ingub 170 tahun 2014 dan KTP diwajibkan di Lokasi Sementara (loksem) dan Lokasi Binaan (lokbin)," kata Irwandi saat dihubungi, Kamis (28/4).

Selain itu, menurutnya, saat ini sudah ada sekitar 120 ribu identitas yang sudah terdata dari masing-masing wilayah administrasi di Jakarta.

"Buat pendataan aja 5 wilayah enggak sampai 200 ribu, cuma ada 120 ribuan lah," terangnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mengantongi pendapatan Rp 13,101 triliun atau 22,20 persen dari target Rp 59 triliun per hingga 22 April 2016 ini. Walaupun pencapaian ini tinggi, namun kondisi ekonomi perekonomian nasional dan daerah tetap harus diperhatikan.