Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) dengan tegas menolak program pemerintah pusat soal mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC/low cost green car). Padahal, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013.

Alasannya, mobil murah hanya akan memperparah kemacetan yang sudah akut di Ibu Kota. Padahal seharusnya yang harus digalakkan untuk mengatasi kemacetan adalah pengadaan transportasi massal yang murah, aman dan nyaman.

"Mobil murah itu enggak bener. Yang bener itu transportasi yang murah. Sekali lagi, mobil murah itu enggak bener, yang bener itu transportasi yang murah," kata Jokowi .

Tak hanya itu, Jokowi pun menyurati Wakil Presiden Boediono untuk mempertanyakan kebijakan mobil murah. Berbeda dengan Jokowi , Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) lebih bersikap abu-abu soal mobil murah.

Ahok bahkan lebih cenderung mendukung program mobil murah tersebut. Salah satu alasan Ahok adalah, mobil murah dan ramah lingkungan tak membawa dampak negatif untuk Jakarta. Justru memberikan kontribusi untuk UKM.

"Mobil murah tidak apa-apa, justru menguntungkan. Kita ekspor kan kayak tadi misalkan salah satu perusahaan Korsel dia ekspor saja satu bulan USD 10 juta, ekspor ke Thailand. Ini juga nambahin ekspor kan jadi bahan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta.

Namun demikian, Ahok memiliki cara untuk mengendalikan peredaran mobil murah di Jakarta. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) bagi pengguna mobil pribadi. Selain itu, Ahok juga berniat menaikkan pajak alias menerapkan pajak progresif.

"Itu nggak masalah, kamu beli saja mobil murah, nanti kamu bayar 100 ribu untuk di jalan berbayarnya, kan kalau kamu mau punya 100 mobil silakan saja, tapi nanti kan pajak akan saya naikin ya enggak apa-apa juga kan?" ujar Ahok di Buperta Cibubur, Jakarta, Minggu (22/9).

Selain itu, transportasi massal yang tengah disiapkan pihaknya diyakininya akan membuat orang malas membeli mobil pribadi. Begitu juga dengan penerapan tarif mahal bagi parkir kendaraan pribadi dan penerapan tarif progresif bagi STNK.

"Menunggu bus datang, penerapan ERP, zonasi parkir, kita juga bakal ada STNK progresif," terangnya.