Merdeka.com - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta William Yani Wea menyatakan pihaknya mengaku kecewa terhadap Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi ya kami kecewa karena kami tadi berharap ketemu Gubernur, tapi ditemui oleh Pak Kadisnaker dan dari Kesbang. Kemudian ditambah perwakilan dari TGUPP," kata William di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/12).

Dia menyatakan kekecewaannya tersebut karena belum mendapatkan jadwal revisi surat mengenai besaran UMP 2022. William juga menilai, jadwal janji yang sempat disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta hanya bentuk spontanitas.

"Gubernur itu ketika menjanjikan pada tanggal 29 November itu bersifat spontan. Hanya untuk menyenangkan saja," ucapnya.

"Kita lihat nanti saja. Yang pasti kami kecewa dengan Pak gubernur, karena tidak sesuai dengan janjinya pada tanggal 29 November," sambungnya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, kelompok buruh akan terus meningkat eskalasinya dalam melawan kenaikan upah yang dirasa tidak cukup menenuhi harapan. Said pun mengancam, kalau dia bersama seluruh elemen buruh bisa melakukan mogok nasional.

"Di seluruh Indonesia bilamana pemerintah memaksakan untuk tetap menjalankan isi UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tidak mengacu pada keputusan MK. Perlawanan gerakan mogok nasional menjadi pilihan," kata Said saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (8/12).

Said menilai, putusan MK sudah menyatakan beleid Cipta Kerja cacat formil karena pembentukannya yang belum memenuhi unsur partisipasi publik. MK pun memberi kesempatan pemerintah untuk memperbaiki dalam dua tahun mendatang.

"Tapi kalau kembali dilakukan dengan cara cara tidak melibatkan partisipasi publik, khususnya Serikat buruh dan gerakan sosial lainnya. Maka sudah dipastikan gerakan mogok nasional menjadi pilihan," wanti Iqbal lagi.

Janji Revisi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 terlalu kecil. Sebab, dari rumusan yang diatur pemerintah pusat, kenaikan UMP DKI 2022 hanya 0,85 persen.

"Kami pun berpandangan ini angka terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," kata Anies di hadapan buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota, Senin (29/11).

Rumusan pemerintah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Dalam aturan tersebut, UMP diatur langsung oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah hanya mengikuti rumusan tersebut.

"Kami melihat PP 36 yang formulanya diberikan untuk seluruh Indonesia. Kami semua terima formulanya. Kami semua terima angkanya. Bila diterapkan di Jakarta, maka buruh hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 38.000,” kata Anies.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka kenaikan UMP di tahun 2022 memang amat kecil. Anies merinci kenaikan UMP DKI tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, tahun 2021 yang naik 3,2 persen.

"Tahun-tahun sebelumnya kenaikan UMP 8,2 persen, 8,7 persen, 8,0 persen, 8,5 persen. Tahun lalu memang ada krisis. Karena itu memang turun. kita masuk akal jadi 3,2 persen,” jelas Anies.

Karena aturan dalam PP 36 Tahun 2021 ini, Anies pun terpaksa mengeluarkan Kepgub berisi kenaikan UMP sebesar Rp38 ribu saja. “Karena bila tidak dikeluarkan, maka dianggap melanggar,” kata Anies.

Anies menegaskan, Pemprov DKI terus berupaya untuk memperbaiki UMP tahun 2022. Pihaknya telah menyurati Menteri Tenaga Kerja untuk mengubah rumusan dalam PP tersebut.

"Saya memang terbiasa untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk mengumbar masalah," kata Anies.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com