Merdeka.com - Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 menjadi Rp 70,19 triliun atau naik sekitar 4,65 persen dari tahun 2016 sebesar Rp 62,9 triliun. Banyak porsi dari kenaikan anggaran itu untuk para anggota DPRD DKI. Bahkan kenaikan bikin banyak pihak terheran-heran.

Beberapa pos anggaran dewan sebelumnya sudah ditetapkan Basuki T Purnama alias Ahok, ketika menjabat gubernur DKI Jakarta. Namun, itu semua mengalami kenaikan signifikan di tangan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono.

Dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 disusun Ahok, total anggaran per komisi senilai Rp 34.271.164.554.556. Kemudian direvisi Sumarsono turun menjadi Rp 33.827.802.886.042. Namun, setelah dibahas bersama DPRD, anggaran itu justru naik menjadi Rp 35.352.275.916.091. Ada kenaikan mencapai Rp 1.524.473.030.049 untuk lima komisi di DPRD DKI setelah disahkan.

Sekretariat DPRD DKI juga mendapatkan dana tambahan. Semula di rancangan versi Ahok, sekretariat hanya mendapat Rp 100.133.883.034. Kemudian dinaikkan Sumarsono menjadi Rp 100.797.658.783. Angka itu justru kembali meroket setelah dibahas bersama DPRD DKI, sebesar Rp 143.615.667.751. Adapun total kenaikan anggaran Rp 43.481.784.717.

Banyak anggaran operasional diberikan Pemprov DKI. Di antaranya penyedia jasa telepon air dan internet mendapat dana senilai Rp 29.373.483.125. Penyediaan makanan dan minuman bagi anggota DPRD DKI?