Bombastisnya anggaran DPRD DKI tahun 2017 bikin geleng-geleng
Merdeka.com - Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 menjadi Rp 70,19 triliun atau naik sekitar 4,65 persen dari tahun 2016 sebesar Rp 62,9 triliun. Banyak porsi dari kenaikan anggaran itu untuk para anggota DPRD DKI. Bahkan kenaikan bikin banyak pihak terheran-heran.
Beberapa pos anggaran dewan sebelumnya sudah ditetapkan Basuki T Purnama alias Ahok, ketika menjabat gubernur DKI Jakarta. Namun, itu semua mengalami kenaikan signifikan di tangan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono.
Dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 disusun Ahok, total anggaran per komisi senilai Rp 34.271.164.554.556. Kemudian direvisi Sumarsono turun menjadi Rp 33.827.802.886.042. Namun, setelah dibahas bersama DPRD, anggaran itu justru naik menjadi Rp 35.352.275.916.091. Ada kenaikan mencapai Rp 1.524.473.030.049 untuk lima komisi di DPRD DKI setelah disahkan.
Sekretariat DPRD DKI juga mendapatkan dana tambahan. Semula di rancangan versi Ahok, sekretariat hanya mendapat Rp 100.133.883.034. Kemudian dinaikkan Sumarsono menjadi Rp 100.797.658.783. Angka itu justru kembali meroket setelah dibahas bersama DPRD DKI, sebesar Rp 143.615.667.751. Adapun total kenaikan anggaran Rp 43.481.784.717.
Banyak anggaran operasional diberikan Pemprov DKI. Di antaranya penyedia jasa telepon air dan internet mendapat dana senilai Rp 29.373.483.125. Penyediaan makanan dan minuman bagi anggota DPRD DKI?
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaAnggota DPRD DKI Jakarta Terima THR, Segini Besarannya
Semua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS Nyaris Rp100 Triliun
Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaLaporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta
Setelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.
Baca SelengkapnyaPejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo
Permintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.
Baca SelengkapnyaUngkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaAnies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca Selengkapnya