Merdeka.com - Warga Kampung Leuser, RT 08 RW 08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menolak penggusuran oleh Pemprov DKI. Menurut para warga, lahan tersebut bukan milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang selama ini diklaim.

Di hadapan Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu beberapa warga mencurahkan kesedihannya terkait rencana penggusuran permukiman itu. Menurut seorang warga Desi, Kampung Leuser merupakan tempat yang nyaman. Selain itu, lingkungannya pun jauh dari permasalahan prostitusi dan narkoba.

"Tempat ini jauh dari prostitusi, jauh dari narkoba. Anak-anak masih butuh hidup, bersekolah panjang," ungkapnya.

Dia juga meminta, agar Masinton dapat memperjuangkan hak warga. "Saya sedih kok Pemerintah seperti itu tidak memikirkan warganya," katanya.

Sementara itu, Gani warga lainnya meminta agar TNI Polri tak turut campur terkait penggusuran. Sebab, selama ini mereka merasa terintimidasi oleh sikap aparat tersebut.

Dalam acara dialog ini, warga juga terus menyerukan yel-yel tolak penggusuran. Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu yang hadir dalam dialog mengatakan, dalam waktu dekat bakal mendampingi warga mengunjungi Camat untuk meminta penjelasan mengenai lahan tersebut.

Selain itu, dia berjanji akan datangi Polda Metro Jaya guna keluhan warga yang kerap mengaku diintimidasi aparat.

"Iya nanti terlebih dahulu ke Camat, terus Polda. Yaa nggak seharian langsung datangi semua nya. Kalau datang ke gubernur belum, tapi kalau dirasa perlu gubernur ya datang," kata Masinton, di Kampung Leuser, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (7/5) malam.

Menurut dia, warga bertanya-tanya soal Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap Pemprov. Karena hingga sekarang belum ada kejelasan soal HGB tersebut.

"Warga pernah mengajukan prona sebelumnya. Intinya harus memperoleh sejelas-jelas nya terkait tanah itu," ujarnya.

Dia menuturkan, tidak seluruh persoalan mesti diselesaikan dengan cara penggusuran. Karena sebagai warga negara, warga Kampung Leuser berhak hidup dengan nyaman tanpa kecemasan. Masinton meminta kepada Pemprov supaya mencari alternatif lain jika seandainya resmi digusur.

"Kasih alternatif dong, tugas Pemerintah cari alternatif," cetusnya.