Beranikah Ahok laporkan preman beking PKL Tanah Abang ke Polisi?
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut adanya preman yang membekingi para PKL di Tanah Abang. Karena dibekingi para preman, para PKL tersebut kemudian enggan pindah dari jalanan tempat selama ini mereka berjualan.
Kabar adanya preman yang kerap membekingi lapak-lapak yang berdiri di Pasar Tanah Abang telah sampai ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto meminta agar hal itu dilaporkan secara tertulis agar pihaknya bisa mengambil tindakan tegas.
"Laporan itu secara lisan (ke Kapolda). Tanpa laporan (tertulis) kita tidak bisa ciduk-ciduk saja. Kalau tidak terbukti pelanggaran hukum kita tidak bisa proses. Kalau pelanggaran hukumnya di sini terkait isu bahwa preman yang menyewakan lapak itu diperlukan laporan tertulis," ujar Rikwanto di kantornya, Jumat (26/7) kemarin.
Jika dilaporkan secara tertulis, lanjut Rikwanto , maka akan jelas tercantum antara terlapor dan korban yang dirugikan.
"Dengan dasar inilah kepolisian bisa memprosesnya, menyelidiki perkara yang dilaporkan serta menindak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam proses hukum harus ada orang yang dirugikan, objeknya apa," tutur Rikwanto .
Rikwanto menambahkan, pihak atau pribadi manapun bisa melayangkan pelaporan manakala mendapat kerugian dari adanya sejumlah preman yang mangkal Tanah Abang. Menurutnya, petugas dari Pemda DKI, masyarakat atau PKL yang merasa lapaknya disewakan oleh preman atau kerap diperas bisa melapor ke polisi.
"Ini harus dituangkan dalam bentuk laporan tertulis agar kita bisa bergerak ke sasarannya," paparnya.
Pihaknya mengaku belum melihat secara langsung terkait adanya preman yang menyewakan lapak, yang menjadi hambatan pemerintah DKI dalam upaya melokalisir pedagang kaki lima.
"Adanya preman yang menyewakan lapak itu kan katanya-katanya, tetapi secara faktual belum kelihatan. Preman ini masuk isu yang berkembang, kita memang belum sentuh premannya karena belum kelihatan dalam arti menghalang-halangi, melakukan pelanggaran hukum atau sewakan lapak," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) menyatakan ada preman yang membekingi PKL di Tanah Abang. Ahok mengaku tidak akan sungkan memecat PNS Pemprov DKI yang melindungi PKL dan preman di Pasar Tanah Abang.
"Kalau DPRD ya rakyat yang mecat, dong, Kalau ada (Anggota DPRD) pun dia enggak mungkin keluar, malu dong," ujar Ahok .
Lalu beranikah Ahok melaporkan preman dan para bekingnya tersebut ke Polda Metro Jaya agar bisa segera ditangkap?
Baca juga:
Hadapi PKL Tanah Abang, Ahok ancam pakai jalur hukum
Cerita Ahok kesal, sebut HAM-burger sampai PKL minta paha
Ahok: PKL ngeyel, ya sudah kita sikat!!
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ahok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaAhok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaEks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan alasannya mendukung pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaCawapres Cak Imin, Gibran dan Mahfud MD asyik tertawa dan berpelukan meski para capres sedang debat panas.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya