Benarkah rumah sakit di Jakarta hanya cari untung?

Merdeka.com - Kartu Jakarta Sehat atau biasa disingkat dengan KJS, merupakan salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ). Sejak diluncurkan pada 10 November tahun lalu, Jokowi menggandeng rumah sakit-rumah sakit baik negeri atau swasta untuk mendukung suksesnya program KJS.

Seiring dengan antusiasnya warga Jakarta menggunakan layanan KJS, 16 rumah sakit swasta yang awalnya membantu melayani pasien KJS memilih untuk mengundurkan diri. Namun, mereka memilih mundur dan tidak melanjutkan KJS Jokowi tentunya bukan karena tanpa sebab.

Adapun salah satu alasan utama mereka mundur karena rumah sakit-rumah sakit swasta tersebut merasa keberatan jika klaim asuransi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta terlalu kecil yakni hanya Rp 23 ribu per orang dalam setiap bulannya. Sedangkan mereka meminta klaim asuransi untuk tingkat provinsi dengan besaran Rp 50.000 per orang dalam setiap bulannya.

Mundurnya 16 rumah sakit itu telah diprediksi sebelumnya oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau lebih dikenal dengan nama Ahok .

"Kita belum terima langsung, tapi kita perkirakan pasti akan terjadi," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Minggu (19/5).

Mantan Bupati Belitung Timur itu menampik dengan tegas jika program KJS yang dia gadang telah gagal. Ahok juga mengelak jika program KJS belum siap untuk diterapkan di Jakarta, terlebih dengan sistem pelayanan rumah sakit dan puskesmas yang tidak seimbang dengan membludaknya jumlah pasien.

"Bukan belum siap," tampik Ahok .

Sebenarnya, menurut Ahok , pihaknya akan mengevaluasi program KJS pada bulan Juni mendatang. Jika rumah saki-rumah sakit merasa keberatan dengan premi yang hanya Rp 23 ribu per orang dalam setiap bulan, maka pihaknya akan berusaha menaikkan dua kali lipat besarannya, yakni Rp 50 ribu per orang dalam setiap bulannya.

"Nah, kita uji coba, setelah Juni, secara teknis, biaya semua. Kita bisa kasih tahu pada menteri bahwa BPJS Indonesia itu tidak mungkin jalan dengan Rp 23 ribu. Ini DKI sudah kasih tahu semua. Ini yang kita maksudkan seperti itu," jelas Ahok .

Tidak bisa dipungkiri bahwa rumah sakit apalagi yang berkelas swasta lebih mementingkan profit oriented dibandingkan harus bertahan dengan program KJS Jokowi . Jika tetap bertahan melayani pasien KJS, keenam belas rumah sakit itu beranggapan mereka hanya mendapatkan untung yang kecil dalam setiap bulannya. Padahal, jumlah pasien yang menggunakan layanan KJS juga tidak sedikit, yakni sebanyak 4,7 juta dari warga Ibu Kota Jakarta.

Pihak Pemprov pun akan menjadikan evaluasi dan pertimbangan dengan insiden mundurnya sebanyak enam belas rumah sakit untuk melayani pasien KJS itu. Walaupun harus tetap diakui jika mundurnya rumah sakit-rumah sakit itu berdampak terganggunya layanan kesehatan yang menggunakan KJS.

"Nanti kita evaluasi, ya harus tertulis. Jadi kelihatan di mana costnya. Kita ingin lihat, apakah betul, kamu (RS) boros atau tidak, atau memang biayanya harus lebih mahal dari orang lain," tegas Ahok .

Dengan mundurnya enam belas rumah sakit dari layanan KJS Jokowi , tentunya berdampak beban rumah sakit lainnya yang masih melayani KJS akan semakin berat. Baik itu dari quantitas pasien yang membludak hingga kurangnya tenaga medis yang dimiliki rumah sakit.

Kesehatan memang mahal harganya, namun apakah berarti rumah sakit-rumah sakit di Jakarta hanya cari untung dan meraup untung sebesar-besarnya?