Bela Ahok soal cuti kampanye, Djarot bilang 'empat bulan itu lama!'

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan petahana yang ikut Pilgub harus mengambil waktu cuti saat kampanye. Sebab dikhawatirkan petahana menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan seharusnya bukan soal integritas saja yang harus diawasi oleh Bawaslu.

"Bukan masalah integritas moral saja sebetulnya. Awasi dong, dipelototi semuanya dong. Kemudian ya semuanya ikut gitu," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin (8/8).

Mantan wali kota Blitar itu mengatakan, harusnya dipertimbangkan juga soal niatan kerja para incumbent. Sebab, jadwal cuti kampanye berdekatan dengan musim penghujan yang sangat rentan. Terlebih ada jadwal penyusunan anggaran di sana.

"Masa-masa itu kan masa-masa cukup rawan. Januari, Februari hujan deres, ada penyusunan anggaran, ya kita berharap pilkada itu kemudian jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat," papar Djarot.

Sistem Jakarta Smart City, kata Djarot, membuat semua kegiatan terpantau. Termasuk adanya sistem elektronik seperti e-budget-ing dan e-planning.

"Kan semuanya sudah melalui sistem elektronik, ada e-budgeting, e-planning, semuanya bisa dipelototin, ada Jakarta Smart, itu kalau diperbolehkan tidak cuti," kata Djarot.

"Kami dulu kan 2005 juga maju sebagai wali kota juga tidak cuti segitu lama, empat bulan itu lama, waktu itu cuma cuti pada saat kampanye misalkan hari apa hari apa, itu boleh kita ambil boleh tidak," tambahnya.