Begini murka Ahok ke BPK karena proyek lahan Sumber Waras era Foke

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kesal setelah hasil audit APBD 2014 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan menyebut Jakarta mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Apalagi, kata dia, turunnya penilaian turun karena proyek di era Fauzi Bowo yang tak rampung.

Proyek yang dimaksud adalah pembebasan lahan di Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, yang rencananya akan dibangun menjadi rumah sakit khusus kanker.

"Perjanjian dengan pihak ketiga itu sudah ada dari zaman Pak Foke. Makanya saya minta standar BPK harus jelas juga dalam memeriksa. Kenapa zaman Pak Foke itu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan kasus aset yang sama, sekarang kami sedang perbaiki jadi (dapat) WDP," protes Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7).

Ahok menilai penilaian itu tak adil. Meski dia coba tak mempermasalahkannya karena yakin kepemimpinannya di Jakarta tak berdasarkan penilaian BPK. "Enggak apa-apa, saya mau disclaimer juga enggak apa-apa kok. Saya enggak masalah, yang menentukan saya jadi gubernur atau tidak adalah warga DKI bukan BPK, disclaimer, WDP atau WTP. Foke yang dapat WTP juga kalah dengan kami. Jadi tidak ada urusan buat saya, yang penting duit pelayanan DKI tidak dicolong," tambahnya.

Ahok kemudian menceritakan awal mula proyek pembebasan lahan di Sumber Waras.

"Yang saya enggak terima adalah kasus rumah sakit Sumber Waras. Saya mau tanya, bisa enggak ada beli tanah (dengan harga) NJOP di tengah kota dan siap bangun? Itu yang terjadi saat Sumber Waras mau jual. Kami mau beli utuh, dia enggak mau dan jual setengahnya dengan perjanjian dia harus kasih jalan masuk kalau setengah dengan menghadap ke jalan raya. Beli lah NJOP, prosedur juga enggak pakai appraisal. Saya enggak tahu pertimbangannya waktu itu apa, karena appraisal sekarang juga lebih mahal dibanding sekarang," beber Ahok.

"BPK sekarang temuannya, beli tanah 3 hektar kemahalan Rp 191 miliar. Dari mana kemahalannya?" sambung Ahok.

Dia mengaku heran dengan penilaian BPK tersebut. Dia merasa tak ada yang aneh dengan nilai Rp 191 miliar untuk luasan tanah yang dibeli seluas 3 hektare.

"Dia bandingkan dengan NJOP di belakang (rumah sakit). Jadi BPK ngotot mau memaksakan NJOP di Sumber Waras harus sama dengan NJOP tanah belakang rumah penduduk. Pertanyaan saya kalau begitu Anda harus periksakan kami ke polisi, apa kami sengaja menaikkan NJOP atau tidak. Kalau kami sengaja menaikkan NJOP untuk keuntungan berarti kami salah, sekarang bandingkan saja kenaikan NJOP dari 2010 sampai sekarang naiknya sesuai enggak? Belakang naik enggak? Sepanjang gedung sama enggak NJOP-nya, mungkin enggak setengah gedung beda-beda wong 1 komplek, enggak mungkin dibedakan toh," ujarnya emosi.

"Sekarang mau enggak sumber waras kembalikan Rp 191 miliar, enggak mau dong. Beli sekarang pakai appraisal sekarang lebih mahal enggak harganya sama yang tahun lalu saya beli? lebih mahal. Kalau saya beli sekarang harga lebih mahal saya dibilang temuan juga. Artinya apa anda ingin buat kami tidak jadi beli tanah itu. Kalau enggak jadi beli tanah itu kita nggak jadi bangun rumah sakit kanker dong," tambahnya.

"Kalau ada temuan dana korupsi tangkap saja. Kalau ada yang salah tangkap aja kenapa ada yang mau ngomong-ngomong kayak gitu," tegas Ahok.