Beda dengan Ahok, Djarot salahkan pengembang soal tanggul jebol

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kembali berseberangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kali ini mereka berbeda pandangan terkait tanggung jawab untuk melakukan pembenahan jebolnya tanggul di Pantai Mutiara, Jakarta Utara.

Sebelumnya, Basuki atau disapa Ahok berpendapat pembenahan tanggul tersebut harus menggunakan APBD. Alasannya telah diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Sebab dalam perjanjian tidak ada yang dapat memberatkan pengembang.

Sedangkan Djarot perpandangan sebaliknya. Dia mengatakan,‎ seharusnya kebocoran tanggul tersebut dibenahi oleh pengembang, bukan Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau yang di Pantai Mutiara itu tanggung jawabnya pengembang loh. Yang di Muara Angke itu kita. Makanya kita mau tinggikan. Makanya pemukiman di atas tangul itu kita bersihkan dan pindahkan ke rusun," kata Djarot di Masjid Al-Falah, Menteng Atas, Jakarta Selatan, Selasa (7/6).

Namun, mantan Wali Kota Blitar ini menjelaskan, banjir yang sempat terjadi di kawasan Jakarta Utara beberapa waktu lalu bukan karena jebolnya tanggul. Melainkan karena naiknya tinggi permukaan laut.

‎"Kalau rob inikan bukan karena jebol, saya sudah ke sana itu karena tampias, karena gelombang terlalu tinggi sampai 2,5 meter sampai 3 meter. Masuklah itu. Itulah pentingnya kita bikin tanggul," tutupnya.

‎Untuk diketahui, Basuki atau akran disapa Ahok mengungkapkan lemahnya perjanjian antara pengembang dengan pemerintah daerah. Alhasil ini memberikan beban kepada APBD saat terjadi sesuatu.

Dia mencontohkan,‎ jebolnya tanggul di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Timur. Pengembang perumahan telah lepas tangan atas kejadian tersebut. Sebab tidak ada kewajiban untuk mereka melakukan pembenahan.

"Dulu enggak pernah membangun sesuatu ada sanksi. Hampir semua," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/6).

Menurutnya, ini sangat menguntungkan para pengembang setelah mendapatkan keuntungan berlipat karena terjualnya properti mereka. Padahal‎, dia mengangap, pengembang perumahan sering melakukan kecurangan terkait penyediaan fasilitas di perumahan yang mereka bangun.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, atas dasar kasus tersebut memiliki ide untuk menetapkan kontribusi tambahan setiap pemberian izin. Sehingga pengembang‎ tidak hanya membangun dan menjual, tetapi juga merawat.

"Enak aja lu untung. Bagi dong untungnya bukan buat saya pribadi ya tapi bagi buat infrastruktur," ‎tegasnya. (mdk/rnd)