Bappeda tuding DPRD DKI permainkan anggaran daerah

Merdeka.com - Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wahyu Wijayanto mengatakan penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2014 harus sesuai dengan visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebelum diajukan ke DPRD DKI Jakarta.

"Ketika menyusun RPJMD kami lihat visi dan misinya gubernur. Kami akan mapping semua program-program yang diajukan dan yang ingin diprioritaskan oleh gubernur," terangnya dalam acara Sosialisasi Desiminasi Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas RAPBD 2014 di Bogor, Jawa Barat (14/12).

Adanya anggaran siluman dari sebuah program tidak dipungkiri oleh Wahyu. Bahkan ia mengatakan ini bukan hal baru di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tapi pengertian soal anggaran siluman tidak termasuk dengan program yang kerap muncul tiba-tiba di APBD.

"Sebenarnya anggaran siluman itu kan hanya istilah saja. Itu anggaran legal kok. Kan dilegalkan oleh DPRD DKI Jakarta," ungkapnya.

Wahyu menuding anggaran siluman yang ada di APBD muncul akibat permainan dari anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satu penyebab DPRD kerap memunculkan anggaran baru di luar anggaran yang pernah dibahas sebelumnya karena membutuhkan dana untuk kegiatan mereka masing-masing.

"Apalagi mereka (DPRD) butuh dana kan kalau datang ke masyarakat," ungkap Wahyu.

Wahyu membantah bila selama ini permainan anggaran siluman di APBD DKI Jakarta dimainkan oleh Bappeda sebagaimana yang ditudingkan oleh DPRD. Pasalnya fungsi Bappeda hanya mengajukan RAPBD yang sudah disetujui oleh eksekutif kepada DPRD DKI Jakarta. Dan Bappeda hanya mengikuti seluruh keputusan DPRD mengenai RAPBD yang telah diajukan.

"Bappeda hanya menyampaikan RAPBD ke DPRD DKI Jakarta. Bila sudah di DPRD kita hanya eksekusi saja. Kita nggak bisa menambah atau mempertahankan anggaran dalam bentuk apapun. Fungsi kita hanya fungsi administrasi saja," katanya.

Menurutnya, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) seharusnya mengawasi seluruh ritme perputaran pengesahan RAPBD menjadi APBD. Namun sayangnya BPKD selalu lepas tangan alias menyerahkan fungsi tersebut ke Bappeda DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta menurut Wahyu adalah pihak yang paling paham mengenai kemunculan dana siluman di APBD DKI Jakarta. Lebih lanjut Wahyu jelaskan bila RAPBD yang tengah dibahas oleh DPRD biasanya akan diserahkan ke tiap-tiap banggar DPRD untuk dibahas.

Setiap Ketua Komisi DPRD menurutnya pasti tahu anggaran mana saja yang tergolong siluman atau pun tidak. Karena umumnya, APBD ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua masing-masing komisi di DPRD.

"Tiap ketua dan wakil ketua komisi DPRD pasti tahulah yang mana yang dicoret kan ditentukan pas penetapan," tutupnya.