Duplikasi anggaran Rp 1,8 T, Jokowi tuding SKPD DKI boros

Merdeka.com - Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta menemukan sejumlah duplikasi anggaran. Di antaranya ada penggelembungan di Dinas Pendidikan senilai Rp 700 miliar. Sementara ada 10 mata anggaran di Dinas Pekerjaan Umum yang diduga juga tak beres.

Jumlah anggaran ganda di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI diperkirakan mencapai 18.000 mata anggaran dengan nilai Rp 1,8 triliun dari total anggaran Rp 72 triliun. Masih diselidiki apakah duplikasi anggaran ini terjadi karena kelalaian, atau sengaja menggelembungkan dana dan memainkan anggaran.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui ada masalah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014.

"Kok dobel anggaran. Siapa sih yang ngomong dobel anggaran. Yang namanya dobel anggaran itu apa. Kamu nggak ngerti nanya. Yaitu anggaran yang menyebabkan kita boros, seperti itu. Barang yang nggak diperlukan dibeli. Itu yang kita lock. Duplikosa duplikasi," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/4).

Dana yang telah dikunci akan langsung dihapus dalam mata anggaran dari dinas-dinas. Lalu anggaran tersebut akan digunakan kembali usai dilakukan pembahasan APBD 2014. Di mana waktu untuk melakukan itu ketika rapat APBD Perubahan.

"Tidak ini nanti diganti di APBD perubahan. Untuk sesuatu yang bermanfaat, real, konkrit. Di-lock dulu. Nanti dinas lain ada dikumpulin dulu. Inilah fungsi e-budgeting," ungkap Jokowi.

Mengenai kapan rencananya akan diadakan rapat APBD Perubahan, Jokowi menjawab, bukan waktunya saat ini. Karena APBD 2014 belum lama disahkan dan bisa digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sambil menunggu diadakannya rapat APBD Perubahan, Jokowi menginstruksikan kepada kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pengecekan. Sehingga penggelembungan dana dapat diketahui dan dikelola ulang.

"Ini lagi ditelusuri terus di setiap dinas. Di dinas pendidikan kan sudah. Yang lain belum. Masih proses," tegasnya.