Bamus Betawi Haji Lulung Dapat Jatah Dana Hibah Rp3 Miliar

Merdeka.com - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi pimpinan Abraham Lunggana, Lulung, mendapatkan jatah dana hibah sebesar Rp3 miliar. Nilai ini bertambah dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 sebesar Rp1,2 miliar.

Bertambahnya nilai Bamus Betawi pimpinan Lulung, membatalkan porsi dana hibah yang diproyeksikan sama rata dengan Bamus Betawi 1982 pimpinan Zainudin alias Bang Odin. Dalam KUA-PPAS, Bamus Betawi pimpinan Lulung dan Bang Odin mendapatkan masing-masing Rp1,2 miliar.

Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan, alokasi nilai dana hibah ini mempertimbangkan dinamika yang ada.

"Dinamika pembahasan bermacam-macam. Harapannya kita Kesbang (Kesatuan Bangsa) bisa menyatukan seluruh elemen Bamus Betawi untuk menyatu memajukan kebudayaan Betawi," ujar Gembong, Jumat (26/11).

Gembong menuturkan, pemberian porsi dana hibah bertujuan agar Kesbang DKI dapat menyatukan dua organisasi masyarakat tersebut.

Gembong pun berharap tidak adanya konflik adanya setelah nilai hibah diberikan sesuai porsi terhadap dua Bamus Betawi tersebut. Pemprov harus memposisikan diri sebagai orang tua asuh yang menyatukan semua elemen organisasi kebetawian.

"Melalui dana hibah kita minta kepada Kesbangpol untuk menyatukan organisasi yang saat ini terpecah. Tujuan utama itu agar apa, agar budaya Betawi menjadi tuan rumah di ibu kota ini," ujar dia.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyepakati Rancangan APBD 2022 sebesar Rp82,47 triliun. Nilainya turun dari kesepakatan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rp84,88 triliun.

"Berdasarkan hasil pembahasan komisi-komisi bersama eksekutif Badan Anggaran dan eksekutif bahwa Rancangan APBD DKI 2022 Rp82,47 triliun dapat disetujui," ucap Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi atau yang akrab disapa Pras, dikutip pada Jumat (26/11).

Pras mengatakan, besaran angka itu mengalami sejumlah penyesuaian. Salah satunya, menunda izin pemberian pinjaman daerah untuk PT Jakpro pada kegiatan pembangunan ITF Sunter sebesar Rp2,8 triliun.

Selain itu, sejumlah kesepakatan penetapan pagu anggaran yang akan masuk ke dalam RAPBD DKI 2022, antara lain Belanja Bantuan Keuangan Rp479,75 miliar, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp2,83 triliun, dan proyeksi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp4,8 triliun.

Kemudian, Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2022 diberikan sebesar Rp5,53 triliun untuk empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada PT MRT Jakarta Rp4,71 triliun, PDAM Jaya Rp322,57 miliar, Perumda Sarana Jaya (Program DP Nol Rupiah) Rp250 miliar, dan PD PAL Jaya Rp200 miliar.

Alokasi anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga mengalami penurunan. Dalam usulan KUA-PPAS, alokasi biaya operasional TGUPP yang akan ditanggung APBD sebesar Rp19,8 miliar.

Ketua Komisi A Mujiyono kemudian mengusulkan revisi alokasi untuk TGUPP di APBD 2022 nanti sebesar Rp15,2 miliar. Namun usulan ini masih menuai sanggahan.

Saat rapat, Mujiyono menyampaikan nilai Rp15,2 miliar tersebut diperuntukkan bagi jumlah anggota TGUPP saat ini yaitu 68 anggota, dikali 10 bulan, mengikuti masa habis jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Koreksi Pak Ketua, angka yang di sistem itu 68 orang, jadi bukan 74 sekali lagi," ucap Mujiyono.

Usulan Rp15,2 miliar pun diputuskan untuk turun menjadi Rp12,5 miliar. "Cukup ya, jadi saya mengambil jalan tengah dari Rp15,2 miliar, saya (setujui) Rp12,5 miliar," ucap Pras.