Badan Kepegawaian bantah TGUPP 'tempat sampah' eks kadis
Merdeka.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga menegaskan bahwa Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bukanlah tempat sampah bagi pejabat eselon II. Tim ini bertugas mengevaluasi kinerja para pejabat DKI Jakarta.
Made menambahkan, TGUPP akan ada posisi ketua, wakil ketua, dan anggota. Seharusnya ada sembilan pejabat yang mengisi tim ini, namun baru tujuh pejabat yang dilantik.
Para pejabat yang menjadi anggota TGUPP, Made menegaskan, bisa dipromosikan kembali dalam sebuah jabatan strategis seperti kepala dinas atau asisten Sekda. Terutama karena kinerja tim ini sangat membantu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Tim ini justru akan lebih dekat dengan gubernur. Mereka akan langsung melaporkan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI kepada gubernur DKI. Memang tim ini non-eselon, tapi punya pertanggungjawaban langsung ke gubernur baik yang bersifat saran, masukan, korektor, evaluasi SKPD," kata Made saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/2).
Ketika ditanya apakah TGUP ini adalah semacam 'non job' kan para pejabat, Made membantahnya. Sedangkan untuk kembali diangkat menjadi kepala dinas, ia mengungkapkan, mereka tidak akan diletakkan di posisi yang sama.
"Kalau kepala SKPD atau UKPD kan berhubungan langsung dengan Sekda. Nah tim ini langsung berhubungan dengan gubernur dan wakil gubernur. Mereka masih punya peluang untuk dipromosikan. Tetapi tidak dipromosikan ke posisi yang semula. Karena itu tidak etis," jelasnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ketujuh pejabat eselon II tersebut secara resmi telah diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala dinas dan kepala badan. Mereka resmi dilantik sebagai anggota TGUPP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 83 tahun 2013 tentang Pengangkatan TUGPP.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Guna memastikan keinginannya itu, Dico mulai mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jateng.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPenemuan ini memberikan perspektif unik tentang proses pembentukan elemen-elemen awal di galaksi selain Bima Sakti
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya"Iya, iya (akan diusut dugaan tindak pidananya)," kata Bagja
Baca SelengkapnyaTiga orang emak-emak di Garut Jawa Barat tertabrak mobil saat menyeberang usai menghadiri kegiatan pengajian
Baca SelengkapnyaIsi pesannya aykni agar tak melakukan pelanggaran hingga hidup bermewah-mewahan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Gresik menetapkan status tanggap darurat bencana selama 21 hari terkait gempa di perairan Tuban atau lebih dekat dengan Kepulauan Bawean.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya