Badan Kepegawaian bantah TGUPP 'tempat sampah' eks kadis
Merdeka.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga menegaskan bahwa Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bukanlah tempat sampah bagi pejabat eselon II. Tim ini bertugas mengevaluasi kinerja para pejabat DKI Jakarta.
Made menambahkan, TGUPP akan ada posisi ketua, wakil ketua, dan anggota. Seharusnya ada sembilan pejabat yang mengisi tim ini, namun baru tujuh pejabat yang dilantik.
Para pejabat yang menjadi anggota TGUPP, Made menegaskan, bisa dipromosikan kembali dalam sebuah jabatan strategis seperti kepala dinas atau asisten Sekda. Terutama karena kinerja tim ini sangat membantu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Tim ini justru akan lebih dekat dengan gubernur. Mereka akan langsung melaporkan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI kepada gubernur DKI. Memang tim ini non-eselon, tapi punya pertanggungjawaban langsung ke gubernur baik yang bersifat saran, masukan, korektor, evaluasi SKPD," kata Made saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/2).
Ketika ditanya apakah TGUP ini adalah semacam 'non job' kan para pejabat, Made membantahnya. Sedangkan untuk kembali diangkat menjadi kepala dinas, ia mengungkapkan, mereka tidak akan diletakkan di posisi yang sama.
"Kalau kepala SKPD atau UKPD kan berhubungan langsung dengan Sekda. Nah tim ini langsung berhubungan dengan gubernur dan wakil gubernur. Mereka masih punya peluang untuk dipromosikan. Tetapi tidak dipromosikan ke posisi yang semula. Karena itu tidak etis," jelasnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ketujuh pejabat eselon II tersebut secara resmi telah diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala dinas dan kepala badan. Mereka resmi dilantik sebagai anggota TGUPP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 83 tahun 2013 tentang Pengangkatan TUGPP.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu Buka Peluang Usut Kertas Suara Tercoblos ke Dugaan Tindak Pidana
"Iya, iya (akan diusut dugaan tindak pidananya)," kata Bagja
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tidak Terpengaruh Survei, Kaum Muda Banten Optimis Kemenangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024
Gardu Ganjar dengan menggelar Pelatihan Konten Kreator bagi generasi muda.
Baca SelengkapnyaMuncul Wacana Dana BOS Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Kemenkeu Respons Begini
Pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Rp15.000 per anak.
Baca SelengkapnyaBertemu Emak-emak di Magelang, Istri Ganjar Kenalkan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
Bertemu Emak-emak di Magelang, Istri Ganjar Kenalkan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
Baca SelengkapnyaBappenas Buka Loker Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli, Cek Persyaratannya di Sini
Pendaftaran dibuka sampai besok, Selasa 20 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya