Asosiasi PKL: Pemerintah Daerah Hanya Bisa Mengusir Tanpa Memberikan Solusi

Merdeka.com - Pedagang Kaki Lima (PKL) masih banyak berdiri di trotoar kawasan Jakarta hingga saat ini. Situasi tersebut membuat para pejalan kaki tidak dapat leluasa berjalan di trotoar, karena terhalang gerobak para pedagang itu.

Beberapa hari yang lalu, Pemrov DKI Jakarta sudah membuat kebijakan untuk merevitalisasikan pedagang yang berjualan di atas trotoar.

Menurut Hari Nugroho selaku Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, PKL dilarang mengotori trotoar yang sudah direvitalisasikan nantinya. PKL yang nantinya akan digusur sudah dipersiapkan tempat untuk para pedagang.

Dalam berita sebelumnya, para pedagang kawasan stasiun Tebet, menyetujui kebijakan revitalisasi trotoar dari pedagang kaki lima oleh Pemrov DKI. Salah satu pedagang di stasiun Tebet, sudah memutuskan jika terjadi pergusuran, akan pulang ke kampung halaman.

Adapun Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Hoiza Siregar menanggapi kebijakan Pemrov merevitalisasikan trotoar dari pedagang.

"Seharusnya pedagang kaki lima, mendapat tempat atau lokasi binaan, sekarang yang menempati lokasi binaan, kebanyakan pedagang baru yang mampu bayar lapak," kata Hoiza Siregar saat dihubungi merdeka.com, Rabu (28/8).

Hoiza mengatakan saat ini pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan tidak mendapat lapak yang layak. Menurutnya, justru pedagang baru yang mampu membayar pajak, yang dapat fasilitas.

Hoiza juga menjelaskan lokasi binaan adalah tempat di mana para pedagang dengan aman (tanpa gangguan) untuk mencari nafkah.

"Pihak Pemerintah Daerah hanya bisa mengusir, tanpa memberikan solusi," tegasnya.

Saat ini PKL yang sudah di usir oleh Pemrov DKI dari trotoar belum mendapatkan solusi bagaimana kelanjutan untuk berjualan lagi. Sehingga, hal itu yang menyebabkan PKL masih banyak ditemui di trotoar.

"Pemda harus bisa serius menempatkan PKL ketempat dagang yang ada pembelinya," ujar dia.

Hoiza memberikan solusi kepada Pemrov DKI Jakarta, Para PKL dipindahkan ke tempat yang banyak pembelinya, "PKL di trotoar kebanyakan sudah memiliki pelanggan tersendiri," pungkasnya.

Selain itu, adanya pelatihan dan pendampingan sangat mempengaruhi untuk para PKL, karena jika terjadi pergusuran, PKL tetap bisa mencari nafkah.

Menurut Hoiza, solusi terbaik untuk para PKL di trotoar adalah Pemrov memberikan tempat yang layak serta pelatihan dan pembinaan supaya PKL dapat mencari nafkah dengan aman.

"Ya Pemprov jangan cuma formalitas saja menangani PKL, perlu juga diajak asosiasi, bicara sama-sama gimana cara mengatasinya," tutupnya.

Reporter Magang: Chicilia Inge