Merdeka.com - Sudah pertengahan Januari, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI belum juga diketok. Dampaknya, pendanaan untuk beberapa program jadi tertunda untuk dicairkan, salah satunya Kartu Jakarta Pintar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, tahun ini untuk KJP dianggarkan Rp 2,2 triliun.

"KJP itu kan dana hibah jadi harus segera dicairkan kalau APBD DKI 2015 sudah diketuk. Kemarin lama pencairannya karena data dari Dinas Pendidikan belum sampai ke kami saat verifikasi," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/1).

Dia menambahkan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah melakukan verifikasi penerima KJP. Sedangkan pihaknya, hanya melakukan pengecekan nama-nama calon penerima KJP apakah sudah sesuai atau tidak. Sehingga tidak ada salah data dalam penyaluran dananya.

"Dana KJP masih sekitar Rp 400.000 per bulan. Namun akan dicairkan tiga bulan sekali. Saya rasa nilai tersebut sudah cukuplah," tutup Heru.