Anies Tanggapi Jokowi Minta PTM Dievaluasi: Kita Monitoring

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI tengah melakukan monitoring terhadap penerapan pembelajaran tatap muka (PTM). Hal ini menanggapi Presiden Joko Widodo yang meminta PTM di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dievaluasi.

"Kita sedang monitoring terus," ujar Anies di Klenteng Hian Thian Siang Tee Bio, Jakarta Barat, Selasa (1/2).

Anies menjelaskan, untuk melakukan pengetatan, salah satu faktornya melihat keterisian rumah sakit. Ketika tingkat keterisian rumah sakit meningkat, maka akan dikurangi mobilitas. Jika terjadi peningkatan maka akan dilakukan peningkatan.

"Jadi sekarang kita monitoring terus tentang keterisian rumah sakit. Kemudian apabila terlihat ada tren yang berubah meningkat secara signifikan sehingga mengkhawatirkan dari sisi kapasitas rumah sakit, maka bisa dilakukan pengetatan," ujar Anies.

Menurut Anies saat ini kondisinya belum separah pada bulan Juni-Juli ketika varian Delta menyerang.

"Nah saat ini situasinya masih bisa terlihat, dibilang secara jumlah masih relatif agak kecil. Nah kita pantau ke depan tapi tidak menutup semua kemungkinan," katanya.

Namun, untuk saat ini Anies mengajak semua pihak untuk tetap tenang menghadapi varian Omicron.

"Begini, kan nanti headline itu dihentikan. Kan dipotong itu. Jadi ini situasi di mana kita harus tenang. Kita harus tenang kita harus sadar bahwa ia atau omicron ini meningkat," ujar Anies.

Menurut mantan Mendikbud ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta akan melakukan evaluasi bersama pemerintah pusat terkait kebijakan menghadapi Covid-19.

"Terkait kebijakan-kebijakan lain kita akan monitoring, evaluasi bersama dengan pemerintah pusat," kata Anies.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaran menterinya mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, dan Banten. Hal ini menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas Evaluasi PPKM dari Balikpapan Kalimantan Timur, Senin 31 Januari 2022, dilansir dari situs Sekretariat Kabinet.

Dia menyampaikan bahwa kasus aktif Covid-19 di Indonesia naik 910 persen, dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari 2022 menjadi 61.718 kasus per 30 Januari 2022. Selain itu, penambahan kasus baru naik 2.248 persen, dari 529 kasus di 9 Januari 2022 menjadi 12.422 kasus pada 30 Januari 2022.

Jokowi mengingatkan para menterinya untuk menyikapi kenaikan kasus ini dengan hati-hati. Kendati begitu, dia bersyukur lonjakan kasus tersebut tak diikuti dengan kenaikan angka kematian akibat Covid-19.

"Ini bagus. Meskipun demikian, tetap harus kita harus tetap waspada," ucapnya.