Anies Tanggapi Interpelasi Formula E: Biarkan Diproses di Internal Dewan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, enggan mengomentari interpelasi yang ditujukan padanya terkait rencana perhelatan Formula E. Menurutnya, anggota DPRD DKI Jakarta memang memiliki hak melakukan interpelasi.

"Itu adalah hak dewan dan diproses di dewan," ucap Anies usai menghadiri acara seremonial peletakan batu pertama pembangunan Masjid At Tabayyun di Komplek Perumahan Taman Villa Meruya Jakarta Barat, Jumat (27/8).

Anies tidak mau mencampuri langkah sejumlah fraksi mengajukan interpelasi.

"Biarkan itu berjalan diproses di internal dewan, karena itu bukan menyangkut kami. Ini adalah usulan di dalam dewan yang nanti akan diproses secara internal di dalam dewan," tandasnya.

Seperti diketahui, hingga Kamis (26/8), sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta memutuskan menggunakan hak mereka melakukan interpelasi pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Usulan itu kemudian disampaikan ke Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi.

Pras mengatakan, langkah ini merupakan cara legislatif untuk mempertanyakan nasib rencana Formula E yang digagas Anies.

Politikus PDIP itu merujuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aturan-aturan suatu kegiatan yang perlu dibayarkan dengan tahun jamak. Jika kemampuan DKI tidak dapat melaksanakan hal itu hanya akan menjadi beban bagi Gubernur DKI selanjutnya.

"Jabatan beliau sebelum 5 tahun tidak boleh membuat perencanaan seperti ini. Bukan apa-apa, dampaknya kalau gubernurnya masih belau alhamdulillah masih diteruskan, tapi kalau enggak kan jadi beban gubernur berikutnya," ujar Pras di Balai Kota, Kamis (26/8).

Ia menuturkan, rencana menggelar ajang balap mobil bertenaga listrik ini harus diantisipasi sebab pandemi Covid tidak dapat dipastikan selesai tahun depan.

Dikhawatirkan, jika Anies bersikeras menggelar Formula E, akan memicu lonjakan penularan virus kembali di Jakarta.

"Apalagi, kalau kerumunan masa ini kalau Formula E terjadi itu akan menjadikan Jakarta, takutnya pandemi ini akan naik lagi," lugasnya.

Sementara itu, 33 anggota pengusul interpelasi berasal dari Fraksi PDIP dan PSI. Fraksi PDIP terdiri dari 25 orang, dan PSI terdiri dari 8 orang.