Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan dampak ekonomi dari wabah virus Corona (Covid-19) mulai terasa di pemerintahannya. Padahal saat ini, Jakarta sudah menunjukkan tanda-tanda wabah melandai dengan berbagai upaya termasuk pembatasan kegiatan secara bersama-sama di semua bidang.

"Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi," katanya seperti dilansir dari Antara, Sabtu (30/5).

"Kegiatan keagamaan terhenti. Kegiatan sosial terhenti. Kegiatan budaya terhenti. Dan tentu saja, kegiatan perekonomian juga terhenti. Pasar terganggu, perdagangan terganggu. Perindustrian terganggu. Kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti," tambahnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjabarkan, pendapatan pajak Jakarta turun dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun, tinggal 45 persen. Anggaran Jakarta turun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun, atau tinggal 53 persen.

"Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp40 triliun," ujarnya.

Konsekuensinya, Anies mengungkapkan, keputusan relokasi anggaran harus diambil, karena dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka harus dilakukan relokasi, pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung.

"Semua harus mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis. Itu konsekuensinya, karena tidak ada pilihan," terangnya.

Saat ini di Jakarta, kasus positif Covid-19 di Jakarta bertambah 124 menjadi 7.053 orang pada Jumat ini. Angka ini lebih tinggi 21 orang dibanding penambahan sehari sebelumnya yang menembus 103 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, dari 7.053 orang positif Covid-19, 1.807 orang dinyatakan telah sembuh dan 517 orang meninggal dunia. Kemudian, 2.006 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.723 orang menjalani isolasi mandiri di rumah.

"Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 13.887 orang. Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada 9.959 orang," tutupnya.