Merdeka.com - Usulan RAPBD DKI 2020 atau KUA-PPAS APBD 2020 sedang menjadi sorotan. Bagaimana tidak, Pemprov DKI menganggarkan pengadaan lem aibon sebesar Rp 82 miliar. Sungguh fantastis.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kesalahan dalam input anggaran APBD DKI terjadi lantaran sistem penganggaran APBD yang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut kesalahan bukan pada sistem, melainkan SDM atau oknum PNS yang menginput anggaran.

"Kalau sistem yang salah itu salahnya di mana? Kalau menurut saya sih yang salah ya yang menginput, yang menginput inilah yang harus dievaluasi," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Djarot menyebut, sistem seharusnya bisa disempurnakan apabila SDM-nya mumpuni. "Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kita-kita SDM-nya yang input. Kita bisa sempurnakan sistem itu sebenarnya, itu tugas kita," ucapnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut ketertutupan Pemprov DKI pada pembahasan APBD justu berakibat makin banyak penyusupan anggaran tidak wajar. "Artinya kalau itu semakin tertutup maka semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti," katanya.

Djarot mengimbau agar Pemprov DKI menerapkan transparansi anggaran sehingga masyarakat juga bisa mengawasi.

"Ya harus. Sebaiknya dibuka saja. Kalaupun ada masukan-masukan ya terima saja. Tapi untuk warga masyarakat enggak usah gaduh, enggak usah nyinyir, enggak usah baper. Ini proses baik tanpa harus hakimi mana salah mana benar. Tapi bagaimana kita memperbaiki. Sekarang ini saya lihat meme-meme enggak bener, kacau (membully)," jelasnya.

Anies Salahkan Sistem Digital

Menanggapi sorotan publik terkait sejumlah anggaran yang dinilai janggal, Anies malah melempar bola ke sistem digital yang diterapkan Pemprov DKI.

Ia menilai sistem digitalisasi yang ada hanya manual, tidak dilengkapi pengecekan. Seharusnya, dibuat smart system yang memiliki algoritma sehingga bisa mendeteksi anggaran janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, if itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kilahnya.

Anies Salahkan Gubernur Sebelumnya

Selain sistem digital penganggaran Pemprov DKI, pun Anies turut menyalahkan gubernur sebelumnya.

Sistem elektronik APBD Pemprov DKI pertama kali dibentuk pemerintahan Gubernur Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat pada 2012.

"Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini," ucap Anies.

Karena hal itu, dia menyebut pihaknya akan membuat sistem pengecekan anggaran secara otomatis.

"Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan ada nanti rembuk Musrenbang," kata Anies.

Berikut Beberapa Anggaran Janggal yang Berhasil Ditemukan

Lem Aibon sebesar Rp82 miliar. Pengadaan bolpoin sebesar Rp124 milliar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta menuai sejumlah kritikan. Besaran anggaran tersebut sempat dibeberkan oleh Fraksi PSI DPRD DKI.

Hasil tangkap layar dari website apbd.jakarta.go.id yang diperoleh PSI tertuliskan jenis bolpoin yang digunakan yakni pen drawing. Rencananya bolpoin tersebut diperuntukkan bagi 98.000 pegawai.

Dalam data itu juga dituliskan setiap bulan pegawai mendapatkan satu buah bolpoin dengan harga satuan Rp105.000 selama setahun.

Selanjutnya, pengadaan stabilo sebesar Rp3 miliar, komponen kertas dan folio yang mencapai Rp213 miliar. Anies juga menyebutkan pengadaan tinta printer sebesar Rp407 Miliar, alat tulis kantor (ATK) yang mencapai Rp1,6 Triliun padahal tahun sebelumnya sudah mencapai Rp349 Milliar. Kemudian, ada anggaran kalkulator mencapai Rp31 Miliar.

Reporter: Delvira Hutabarat