Anies Baswedan: Pandemi Membuat Pasar Digital Berkembang Pesat

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap kegiatan ekonomi halal Nahdlatul Ulama Jakarta dapat menembus skala global. Hal itu disampaikan dia dalam peluncuran World Halal Centre Nahdlatul Ulama (WHC NU).

Anies mengungkapkan, produk halal tidak hanya menyasar produk dengan merek besar. Justru, hasil dari pelaku usaha kecil dan mikro perlu juga ditopang dengan standar ekonomi halal global. Dengan begitu, jangkauan pasar pengusaha mikro akan terus meluas tanpa menghilangkan esensi tentang ekonomi halal.

"Produknya harus menggunakan bahasa internasional juga dan dengan WHC NU ini akan amat membantu memberikan ketenangan dan menjangkau konsumen internasional yang menginginkan produk halal," katanya dikutip pada Jumat (18/2).

World Halal Centre Nahdlatul Ulama (WHC NU) adalah lembaga pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga ini berfokus kepada pendampingan pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah, maupun besar untuk bersama-sama menjalankan syariat agama melalui kehalalan produk dengan menerapkan sistem jaminan halal.

Anies menambahkan, bahwa sertifikasi halal yang merupakan produk dari WHC NU akan melengkapi kegiatan usaha dari para pelaku UMKM di Jakarta, di mana Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya jemput bola dengan mendata UMKM di Jakarta agar mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Sehingga, para pelaku UMKM mendapatkan NPWP dan dapat mengakses pasar digital yang terus berkembang, terlebih di saat pandemi.

“Pandemi ini memberikan dampak luar biasa pada usaha mikro dan ultra mikro. Tapi, di sisi lain, pandemi juga membuat pasar digital berkembang pesat," ucapnya.

“Hal tersebut akan semakin lengkap dengan adanya pendampingan terkait sertifikasi halal dari WHC NU, sehingga tinggal disinkronkan dengan program (Jakpreneur) yang ada. Harapannya, dapat timbul ketenangan dari produk apa yang dikonsumsi, karena tersertifikasi halal," tutup mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.