Angin segar dari Sandiaga bakal tindak tegas pungli di Pasar Tanah Abang

Merdeka.com - Sudah menjadi rahasia umum praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Baik petugas maupun preman setempat menjadi lintah darat bagi pedagang jika ingin lapaknya 'aman'.

Bahkan, Ombudsman RI sempat melakukan pengawasan 'under cover' atau secara menyamar demi memastikan menjamurnya praktik pungli di pasar terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

Benar saja. Ditemukan preman hingga oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meminta 'jatah' kepada pedagang. Faktanya, yang terlibat tidak hanya preman atau Satpol PP, bahkan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan setempat.

"Kami temukan ada penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP maupun kelurahan dan kecamatan setempat," ujar Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala, beberapa waktu lalu saat jumpa pers di kantornya, akhir November lalu.

Ia mengungkap transaksi pungli mampu menghasilkan hingga jutaan rupiah.

"Preman atau disebut juga pengurus pedagang untuk cari lapak. Pedagang yang disebut pengurus ini kami temukan ada di tujuh titik dan mereka ini akan berhubungan langsung dengan PKL," ujar Adrianus.

Kini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan angin segar.

Ia berjanji, akan menindak tegas pelaku pungli di Pasar Tanah Abang. Ia mempersilakan pedagang melapor di posko yang sudah tersedia.

Janji itu ia utarakan saat mengunjungi Pasar Tanah Abang sehari usai perayaan Natal. Kedatangannya disambut pedagang yang kini mendapatkan lapak di Jalan Jati Baru.

"Kalau menemukan pungli tolong lapor ke posko," singkat Sandi kepada pedagang.

"Kita tegas saja kalau kemarin kita sudah sepakat begitu ditata masih ada yang melanggar kita tegas. Dan kita sudah sampaikan juga tidak boleh lagi ada pungutan dan kalau ada pungutan baik itu tenda ataupun kebersihan kita akan tindak tegas," jelasnya kepada wartawan, Selasa (26/12).

Sayang, Sandi tidak mengungkap detil sanksi yang akan diterapkan. "Untuk pungutan kita akan beri sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Kalau untuk PKL yang masih di trotoar seperti ini tentunya kita harus pindahkan. Kita harus sterilkan ini trotoar," tegasnya.

Dengan berbagai kebijakan baru di Tanah Abang, Sandi mengatakan pihaknya ingin para pelaku transportasi lainnya seperti angkot maupun ojek pangkalan menjadi terbiasa. Jika ada angkot yang mengeluh penurunan pendapatan, hal itu akan jadi catatan bagi pihaknya. Jika memang ada penurunan pendapatan, maka harus berdasarkan data.

"Jadi nanti kita akan lihat dulu. Kita enggak mau anekdotal. Kita mau berbasis data semuanya dan teman-teman ojek pangkalan itu dari masyarakat sini yang kita harus tangkap apakah mereka betul-betul mengalami penurunan pendapatan," jelasnya.

"Sementara PKL naik kan enggak boleh mereka malah turun. Kita harus adil dan mereka yang kemarin ini tujuan kami memastikan sebelum ini termarginalkan menjadi sasaran dari kebijakan yang berpihak pada ekonomi akar rumput," sambungnya.