Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggaran Janggal DKI, Sandiaga Minta PSI Tidak Serang Personal Anies

Anggaran Janggal DKI, Sandiaga Minta PSI Tidak Serang Personal Anies Sandiaga Uno di Malang. ©2019 Merdeka.com/Darmadi Sasongko

Merdeka.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta semua pihak tidak menyerang pribadi rekan kerjanya dulu, Anies Baswedan. Kritik tersebut disampaikan banyak pihak lantaran adanya anggaran janggal seperti lem aibon dan pulpen di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Gak ya, menurut saya diskursus publik soal anggaran itu penting, tapi jangan personal. Jangan nyerang Pak Anies pribadinya, tapi tolong perbaiki sistemnya," katanya di JI-Expo, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Kala masih menjabat, dia menceritakan, seseorang akan kesulitan untuk melakukan penyisiran anggaran di KUA-PPAS. Untuk itu, politikus Gerindra ini meminta bantuan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyisir anggaran janggal.

"Dan kita juga jangan baperan gitu, untuk items-item yang diangkat merupakan partisipasi publik, baik langsung melalui publik medsos, maupun melalui partai-partai yang ada di DPRD, seperti PSI. Jadi saya menanggapinya positif," jelasnya.

Untuk itu, Sandiaga mengapresiasi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang membongkar adanya anggaran janggal di KUA-PPAS. Namun, dia mengingatkan, jangan sampai partai yang dipimpin Grace Natalie itu menyerang personal Anies.

"Kalau selama masih berbicara mengenai hal-hal yang konstruktif, itu positif menurut saya. Tapi kalau udah sangat personal, negatif atau cenderung memecah belah itu yang harus kita hindari," tutupnya.

Anggaran Janggal di KUA-PPAS

Anggaran janggal RAPBD DKI 2020 pertama kali mencuat akibat cuitan politikus PSI William Aditya Sarana yang menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Setelah itu ditemukan anggaran-anggaran yang tak masuk akal lainnya, salah satunya anggaran pulpen senilai Rp124 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara. Anies mengatakan, telah menegur anak buahnya tentang anggaran janggal 2020 sebelum menjadi sorotan publik.

Anies mengaku telah meminta anak buahnya untuk menyisir ulang anggaran-anggaran yang tak masuk akal. Siapa sesungguhnya yang lebih dulu mengetahui ada anggaran tak masuk akal di RAPBD DKI

Anies Gelar Rapat dan Tegur Anak Buah

Gubernur DKI Anies Baswedan sudah mengumpulkan semua anak buahnya pada tanggal 23 Oktober 2019. Anies memberikan arahan soal pembahasan rancangan KUA-PPAS dan RAPBD 2020 yang tertutup untuk media.

Saat memberikan arahan kepada anak buahnya, Anies menemukan anggaran-anggaran yang tak masuk akal. Ia meminta mereka menyisir ulang proses penyusunan anggaran.

"Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi Anda sudah lihat forum (pengarahan terkait KUA PPAS), hanya bedanya saya memang tidak umumkan," tutur Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10) dilansir dari Antara.

PSI Temukan Anggaran Lem Aibon

Anggaran janggal RAPBD 2020 menjadi sorotan publik akibat cuitan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana. William menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp8,2 miliar. Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter nya @willsarana.

Dalam cuitannya itu, William menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. William kemudian menyindir dinas, bahwa para murid mendapatkan kaleng lem aibon sebanyak dua kaleng setiap bulan.

"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," tulis William pada Selasa (29/10) malam.

Pemprov DKI Unggah Video Anies Tegur Anak Buah Saat Rapat

Setelah ramai, pada tanggal 29 Oktober 2019, video arahan Anies diunggah ke akun Youtube Pemprov DKI Jakarta. Dalam video itu, Anies meminta anak buahnya agar kembali memeriksa anggaran yang sempat diajukan.

Sebab, dia menemukan sejumlah anggaran yang tidak masuk akal bila dibandingkan dengan pengajuan APBD 2019. Arahan Anies terhadap anak buahnya itu digelar pada 23 Oktober 2019.

"Jadi bapak ibu sekalian, kenapa mendadak dipanggil? Karena waktu kita mepet. We are running out of time, saya minta bapak ibu sekalian, kembali ke tempat masing-masing, lalu sampaikan ini, lalu segera kerja," kata Anies dalam video itu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian memberikan waktu jajarannya untuk melakukan revisi hingga Kamis, 24 Oktober 2019. Dia juga berpesan agar mereka jujur dalam pengadaan anggaran tanpa ada komitmen dengan pihak lain.

"Jangan ada yang diselip-selipkan. Sudah terlanjur? Tidak ada terlanjur. Kalau ada komitmen-komitmen macam-macam, katakan ini instruksi Gubernur. Batalkan komitmen-komitmen aneh-aneh itu," ucapnya.

Anies juga meminta agar penyusunan anggaran tidak berpedoman asal jadi. Sebab, kata Anies, hal penting dalam penyusunan anggaran berprinsipkan keadilan.

"Kita kerjakan sama-sama. Kalau ada yang tidak mau ikut mandat ini, jangan berada di barisan ini. Karena mandatnya adalah keadilan sosial," ujar dia.

Dia juga mengingatkan setiap SKPD untuk menjelaskan secara gamblang ketika melakukan rapat pembahasan anggaran bersama DPRD DKI. Sehingga setiap anggaran yang dicantumkan harus dapat dipaparkan berdasarkan data dan logika.

"Maju ke sana itu tidak boleh tidak bisa menjelaskan, harus bisa menjelaskan. Jangan dilepaskan kepada Pak Sekda. Jangan dilepaskan kepada Asisten, tapi harus bisa pertahankan di situ," paparnya.

Anies Sindir PSI Cari Panggung

Gubernur DKI Anies Baswedan menuding PSI sebagai partai baru masuk Kebon Sirih, tengah mencari panggung dan beratraksi. Seperti diketahui anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp8,2 miliar.

Anies juga menegaskan sudah lebih dulu tahu soal anggaran-anggaran tersebut dan sudah melakukan tindakan.

"Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal). Saya sudah bicara sebelumnya dan kami kaji. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (ini saatnya) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10) dilansir dari Antara.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
Anies Beri Sinyal Gandeng Kubu Ganjar Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Anies Beri Sinyal Gandeng Kubu Ganjar Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Anies menilai dengan adanya inisiatif hak angket, proses di DPR bisa berjalan.

Baca Selengkapnya
Istana Kutip Pernyataan Ganjar: Jangan Sampai Menganggap Lawan Politik Itu Sebagai Musuh
Istana Kutip Pernyataan Ganjar: Jangan Sampai Menganggap Lawan Politik Itu Sebagai Musuh

Ari lantas mengutip pernyataan Ganjar agar persatuan Indonesia harus terus dibangun melalui kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Gerindra: Lebih Penting Hak Sopir Angkot daripada Hak Angket Pemilu
Gerindra: Lebih Penting Hak Sopir Angkot daripada Hak Angket Pemilu

Kamrussamad menyindir kepada politikus yang tidak siap kalah bereaksi dengan mendorong hak angket.

Baca Selengkapnya
PDIP: Dukungan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar
PDIP: Dukungan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar

PDIP mengakui dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga mempengaruhi kenaikan elektabilitas bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket

Waketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.

Baca Selengkapnya