Andalkan CSR, Ahok kini tak ambil pusing serapan APBD kecil

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengakui jika banyaknya program corporate social responsibility (CSR) yang memberikan sejumlah hibah kepada Pemprov DKI Jakarta, membuat penggunaan APBD DKI tak maksimal. Namun dirinya mengaku, tak terlalu memusingkan mengenai serapan APBD oleh SKPD DKI tersebut.

"Bagi saya, bukan portofolio berapa banyak serapan anggaran. Tapi, berapa banyak warga DKI menikmati pelayanan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6).

"Sekarang DKI dapat bus begini, serapan anggaran DKI berapa? Nol, enggak ada," katanya menambahkan.

Sampai saat ini, Pemprov DKI sendiri terhitung sudah mendapatkan banyak sumbangan hibah dari pihak swasta. Mulai dari bus single Transjakarta, bus tingkat wisata, truk sampah, tong sampah, pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), dan lain sebagainya.

Selain itu, lanjut Ahok, semua hibah pemberian dari pihak swasta ini, oleh Pemprov DKI juga kerap dijadikan standar ukuran harga jika Pemprov DKI ingin melakukan pengadaan barang dan jasa. Karena, selama ini dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di Pemprov DKI Jakarta, selalu saja terjadi penggelembungan (mark up) anggaran. Maka sumbangan pihak swasta inilah yang akan dijadikan harga satuan, sebagai patokan untuk pembelian barang dan jasa yang serupa di lain waktu.

"Kalau ada yang melihat keberhasilan saya dari cara menghabiskan anggaran, saya memang gagal. Enggak apa-apa, lebih baik saya beri PSO ke BUMD. Tapi menurut saya, DKI untung dong kalau ada yang mau ngasih barang, ngapain kami beli lagi," pungkasnya.

Pernyataan Ahok berbeda dengan 3 hari sebelumnya. Pada Selasa (23/6), Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku serapan APBD DKI tahun 2015 ini sangat rendah. Salah satu penyebabnya, masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, karena kerja PNS yang tak maksimal.

"Buat apa ada 72 ribu PNS kalau beli tanah saja nggak bisa? Kan lucu. Kita pangkas 40 ribu PNS juga gak masalah, gak akan ganggu pelayanan," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/6).

Persoalan pembelian tanah selalu terkendala tiap tahunnya. Ahok, menduga penyebabnya karena pejabat DKI 'bermain' dengan cara menjadi calo dan mempersulit pembelian tanah, yang ujung-ujungnya meminta suap kepada pihak tertentu.

"Logikanya, kalau kamu punya uang, orang mau jual tanah, sertifikat resmi, pasti gampang bayarnya. Tapi kenapa Pemda tidak gampang? Karena pejabat ini minta komisi" ujarnya.