AM Fatwa: Kasus bayi Dera, Jokowi harus evaluasi program KJS

Merdeka.com - DPD meminta Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Kesehatan belajar dari kasus meninggalnya bayi Dera. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal ini harus memberikan sanksi tegas pada rumah sakit yang menolak menangani Dera.

"Itu tidak boleh terjadi itu. Kan ada komitmen gubernur," kata anggota DPD RI untuk Dapil DKI Jakarta AM Fatwa usai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (18/2).

Dia menyarankan DPRD sebagai mitra pemprov segera memanggil petinggi rumah sakit yang disebut-sebut menolak Dera dengan berbagai alasan. Sejalan dengan itu, Jokowi diharapkan terus membenahi mekanisme sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) disebut sebagai program unggulan mereka. Kerena selama ini, dia sendiri menerima laporan banyak rumah sakit yang komplain klaim biaya berobat warga terlambat dibayar.

"Karena banyak rumah sakit terlalu lama tidak dibayar. Khususnya gubernur Jokowi untuk Jakarta Sehat ini. Sebenarnya mempermalukan pemerintah DKI Jakarta itu dengan adanya peristiwa itu," sindir pria berkacamata ini.

DPD meminta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dan RS bersangkutan diberi peringatan tegas.

"Tidak bisa di RS dirujuk ke RS lain. Itu alasan. Dalam hal Dinas Kesehatan DKI harus langsung menindak melalui gubernur," papar AM Fatwa.