Alaydrus: Jangan merasa dekat Jokowi, PT JM tolak panggilan DPRD
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta merasa dilecehkan PT Jakarta Monorail (JM). Sebab, PT JM mangkir dari panggilan DPRD DKI untuk memberikan penjelasan mengenai proyek monorail.
"Kalau diundang datang, jangan mentang-mentang dekat dengan Jokowi terus bisa seenaknya menolak tanpa alasan yang jelas," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus di Gedung DPRD, Jumat (21/2).
Alaydrus mengatakan alasannya PT JM untuk tidak menghadiri panggilan DPRD tersebut tidak masuk akal. Menurut dia, PT JM harus memahami saat berhubungan dengan Pemprov DKI Jakarta itu berarti berhubungan dengan DPRD juga.
"PT JM ini paham organisatoris tidak? Terlalu bodoh, jika dia bilang, bekerjasama dengan DKI hanya dengan Pemprov saja, tapi tidak dengan DPRD, itu melecehkan namanya," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakarta Monorail John Aryananda mengaku tidak datang karena panggilannya terlalu mendadak. Selain itu, semua direksi juga tidak bisa hadir, sehingga memilih untuk tidak datang.
"Saya secara pribadi baru melihat undangan satu kali. Pada saat itu jam 2 siang dan diminta untuk bertemu hari itu juga. Saya ada tapi beberapa direksi kami tidak ada," kata John.
John memastikan bahwa dia sudah memberikan surat balasan ke DPRD DKI Jakarta soal ketidakhadirannya itu. Sementara alasan lainnya adalah karena PT JM meminta didampingi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Pekerjaan kami itu dengan Pemprov Dki. Seharunya kalau dipanggil DPRD harus didampingi oleh Pemprov DKI juga. Kami tidak bisa menjelaskan sendiri kepada DPRD," kata dia.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaGaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Djarot, DPP PDIP menghormati itu. Djarot optimistis PDIP masih memiliki banyak kader yang loyal.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca Selengkapnya