Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Alaydrus: Jangan merasa dekat Jokowi, PT JM tolak panggilan DPRD

Alaydrus: Jangan merasa dekat Jokowi, PT JM tolak panggilan DPRD Ahmad Husein Alaydrus. ©courtesy youtube

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta merasa dilecehkan PT Jakarta Monorail (JM). Sebab, PT JM mangkir dari panggilan DPRD DKI untuk memberikan penjelasan mengenai proyek monorail.

"Kalau diundang datang, jangan mentang-mentang dekat dengan Jokowi terus bisa seenaknya menolak tanpa alasan yang jelas," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus di Gedung DPRD, Jumat (21/2).

Alaydrus mengatakan alasannya PT JM untuk tidak menghadiri panggilan DPRD tersebut tidak masuk akal. Menurut dia, PT JM harus memahami saat berhubungan dengan Pemprov DKI Jakarta itu berarti berhubungan dengan DPRD juga.

"PT JM ini paham organisatoris tidak? Terlalu bodoh, jika dia bilang, bekerjasama dengan DKI hanya dengan Pemprov saja, tapi tidak dengan DPRD, itu melecehkan namanya," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakarta Monorail John Aryananda mengaku tidak datang karena panggilannya terlalu mendadak. Selain itu, semua direksi juga tidak bisa hadir, sehingga memilih untuk tidak datang.

"Saya secara pribadi baru melihat undangan satu kali. Pada saat itu jam 2 siang dan diminta untuk bertemu hari itu juga. Saya ada tapi beberapa direksi kami tidak ada," kata John.

John memastikan bahwa dia sudah memberikan surat balasan ke DPRD DKI Jakarta soal ketidakhadirannya itu. Sementara alasan lainnya adalah karena PT JM meminta didampingi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pekerjaan kami itu dengan Pemprov Dki. Seharunya kalau dipanggil DPRD harus didampingi oleh Pemprov DKI juga. Kami tidak bisa menjelaskan sendiri kepada DPRD," kata dia.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri
Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Djarot Puji Maruarar Sirait Pilih Mundur dari PDIP: Lebih Baik Gentle Seperti Itu Kalau Beda Pilihan
Djarot Puji Maruarar Sirait Pilih Mundur dari PDIP: Lebih Baik Gentle Seperti Itu Kalau Beda Pilihan

Menurut Djarot, DPP PDIP menghormati itu. Djarot optimistis PDIP masih memiliki banyak kader yang loyal.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya