Alasan Wagub DKI Tak Hadiri Sidang Paripurna DPRD Soal Interpelasi Formula E

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, tidak hadir dalam rapat paripurna yang akan membahas soal hak interpelasi Formula E di DPRD DKI pada Selasa (28/9) kemarin. Riza beralasan ketidakhadirannya karena dalam undangan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang tidak mencantumkan agenda pembahasan soal interpelasi.

"Ya kenapa (tidak hadir), kan itu sudah diatur ya bahwa kegiatan tersebut, yang dilaksanakan tersebut belum dibahas di Bamus ya," kata Riza kepada wartawan, Rabu (29/9).

Saat ditanya terpecahnya suara DPRD soal interpelasi, Riza menilai hal tersebut adalah suatu yang bisa terjadi sebagai bagian dari dinamika para legislator. Dia enggan ikut campur mengenai pelaksanaan rapat paripurna untuk hak interpelasi Formula E.

"Dinamika yang ada, kami hormati. Namun kami akan senang dan bersyukur apabila semuanya bisa duduk bersama sama, berdialog berdiskusi membahas untuk kepentingan masyarakat banyak khususnya Kota Jakarta, cukup ya," imbuhnya.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD DKI menduga ada ‘akal-akalan’ untuk penetapan jadwal paripurna persetujuan terkait interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan soal Formula E pada Selasa (28/9) mendatang. Alasannya karena dalam undangan rapat Badan Musyawarah (Bamus) tidak mencantumkan soal interpelasi.

"Undangan rapat Bamus (Badan Musyawarah) agendanya tidak tercantum tentang interpelasi, tapi dalam rapat dibahas interpelasi, itu kan jadi akal-akalan," kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin.

Dia mengaku, berdasarkan informasi yang dirinya terima, awalnya dalam rapat Bamus itu tidak ada agenda pembahasan soal interpelasi. Sehingga, Syarif juga mempertanyakan penentuan jadwal rapat paripurna interpelasi ini yang terkesan terburu-buru.

"Cepat banget itu. Baru diputus (di rapat Bamus), sudah besok (28/9) jadwalnya. Saya tanya ngebet banget itu sama paripurna interpelasi," jelasnya.

Alhasil pada saat berlangsungnya sidang paripurna hanyalah dihadirkan kurang dari setengah total keseluruhan anggota dewas. Dimana hanya diisi oleh Fraksi PDIP dan PSI. Sedangkan dari tujuh fraksi lain yakni diantaranya PAN, NasDem, Gerindra, PKS, Demokrat, Golkar, dan PKB-PPP tidak datang, sehingga rapat tak mencapai kuorum.