Aktivis Ibukota Gugat Presiden Jokowi dan Gubernur Anies atas Polusi Udara DKI

Merdeka.com - Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (IBUKOTA) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menyerahkan notifikasi gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS). Gugatan warga negara dilayangkan masyarakat peduli lingkungan sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah yang dianggap gagal menangani polusi udara di Jakarta.

Terdapat tujuh tergugat yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.

Setidaknya terdapat 19 orang yang akan melayangkan gugatan. Selain Inayah dan Melanie, terdapat pula Anwar Ma'ruf, Hermawan Sutantyo, Nur Hidayati, Kholisoh, Tubagus Soleh Ahmadi, Sudirman Asun, Ohiongyi Marino, Merah Johansyah, Leonard Simanjuntak, Asfinawati, Elisa Sutanudjaja, Sandyawan Soemardi, Yuyun Ismawati, Sonny Mumbunan, Jalal, Ari Muhammad dan Adhito Harinugroho.

Inayah Wahid, salah satu penggugat mengatakan polusi udara Jakarta sangat mengkhawatirkan.

"Kami peduli. Karenanya kami meminta pemerintah benar-benar serius menangani polusi udara yang ada sehingga tidak memakan korban terutama kelompok masyarakat yang rentan," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (5/12/2018).

Sementara itu, Tim Advokasi Nelson Nikodemus Simamora mengatakan banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah antara lain uji emisi kendaraan yang tidak dilakukan, tidak diumumkan, dan tidak dievaluasi.

Nelson juga menilai Pemerintah pusat juga tidak membuat panduan bagaimana koordinasi penanganan polusi antar wilayah dilakukan.

"Melalui gugatan ini diharapkan pemerintah dapat menerbitkan strategi dan rencana aksi yang jelas soal pengendalian pencemaran udara," ujarnya.

Menanggapi rencana gugatan tersebut, Anies mengatakan setiap warga negara berhak melayangkan gugatan. "Secara prinsip setiap warga negara berhak melakukan langkah hukum, enggak ada yang luar biasa," katanya.