Merdeka.com - Gubernur DKI nonaktif, Joko Widodo (Jokowi) unggul dalam perhitungan suara versi hitung cepat Pilpres 2014. Jika Jokowi melenggang ke Istana, otomatis jabatannya jatuh ke wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Namun, Plt Gubernur DKI Jakarta ini tak mau jumawa atas hasil quick count tersebut. Dia meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ahok sempat ditanya soal persiapannya untuk menjadi gubernur. Dia tak mau menjelaskan. "Kita gak tau siapa yang menang. Kamu mau lihat dari sisi apa nih. Mau lihat dari TV mana dulu nih. Sama saja palingan enggak ada persiapan," ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (10/7).

Namun, dia ternyata punya pesan khusus kepada presiden terpilih. "Siapapun yang menang, nanti 2025 akan dapat bonus demografi. Itu angkatan kerja lebih banyak. Sehingga, siapapun yang menang, Anda harus siapkan 10 tahun bangsa ini supaya keterampilannya itu bisa diterima di bidang kerja," tegas Ahok.

Berikut aksi Ahok jika diangkat jadi gubernur DKI gantikan Jokowi:

Ahok ingin copot Kadis PU

Ahok mengaku bakal mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan apabila dirinya resmi menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih menjadi presiden mendatang. Jokowi saat ini menjabat sebagai gubernur DKI nonaktif.Ahok mengatakan dirinya akan mencari kepala dinas dari lingkungan Dinas PU. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini membuktikan diri."Sampai pertengahan 2015 saja saya akan ambil kepala dinas dari orang PU. Tapi sampai situ saja. Saya akan lihat kinerjanya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/7).Ahok menegaskan akan langsung mencopot kepala dinas PU yang baru tersebut apabila kinerjanya buruk. Bahkan, Ahok bakal ambil kepala dinas PU dari luar lingkungan Dinas PU."Supaya jangan sampai orang nilai saya suudzon sama dinas PU. Saya nggak yakin sama kinerja orang PU. Kalau memang sampai 2015 orang PU pengganti Manggas Rudi Siahaan juga buruk makan kita akan ambil dari luar," kata dia.

Ahok tak lanjutkan proyek monorail

Pasangan nomor urut dua Joko Widodo - Jusuf Kalla memenangkan pemilihan presiden 2014 versi hitung cepat beberapa lembaga survei. Bila hasil hitung cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak berbeda dengan hitung cepat, artinya Jokowi akan meninggalkan DKI.Dengan begitu, secara administratif Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan naik menjadi gubernur DKI Jakarta.Lantas apa rencana Ahok, sapaannya, bila menjadi orang nomor satu di DKI?"Monorail pasti putus," tegas Ahok di Balai Kota, Kamis (10/7).Menurut Ahok, PT JM tidak menepati janjinya untuk memaparkan rancangan konstruksi monorail yang mengalami perubahan. Selain itu, PT JM dinilainya juga kurang membuktikan terkait perencanaan bisnis dan modal yang dimilikinya.Padahal, Ahok telah memberikan toleransi selama tiga bulan kepada PT JM untuk menyelesaikan seluruh dokumen tersebut. Sehingga, kelanjutan proyek pembangunan monorail terus berlanjut.Ahok mengaku telah beberapa kali memberikan perpanjangan waktu bagi PT JM sejak tahun 2013 lalu. Untuk itu, Ahok memberikan tenggat waktu pada September untuk menentukan nasib monorail."September enggak bisa tunjukan desain konstruksi dan duitnya, gua sembelih," jelas dia.

Ahok mau ganti seluruh eselon II

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) memastikan serapan APBD 2014 tidak bakal mencapai target yang telah ditetapkan gubernur DKI Jakarta non aktif Joko Widodo. Saat ini anggaran yang baru terserap hanya sebesar 20 persen dari total APBD 2014 Rp 72 triliun."Pasti (tidak sampai). Santai sajalah. Sekarang kan masih Juni, belum sampai waktunya akhir tahun," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/6).Selain itu, rendahnya serapan bakal membuat sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tinggi. Ahok mengaku tidak khawatir dengan silpa yang tinggi lantaran silpa tinggi lebih baik ketimbang adanya kebocoran penyelewengan anggaran yang dilakukan pada SKPD.Untuk itu, mantan bupati Belitung Timur ini meminta meminta para pejabat SKPD dan UKPD untuk segera mengajukan usulan program kerja untuk dilelang oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta. Ahok bakal pecat kepala SKPD yang tidak ajukan program kerja tersebut."Kalau enggak mau serahin dokumen lelang ke ULP, ya kita copot. Kita stafkan saja pejabat-pejabat itu," kata Ahok.

Ahok teruskan program kampung deret

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pembangunan kampung deret tidak ada masalah sama sekali. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat menyatakan pelaksanaan kampung deret dinilai masih banyak penyimpangan yang berpotensi merugikan daerah."Kampung deret mah enggak ada masalah. Itu kan cuma karena enggak dipake duitnya. Kalau tanah negara kita tinggal resmiin kayak di Petogogan," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/7).Ahok menegaskan Pemprov DKI Jakarta juga bakal memberikan sertifikat tanah kepada para warga yang menduduki tanah negara selama 15 tahun. Hal tersebut karena telah sesuai dengan UU yang berlaku saat ini."Kalau tanah negara yang bukan jalur hijau langsung kita kasih sertifikat malah. Kan UU mengatakan kalau kamu lebih dari 15 tahun, kamu berhak mendapatkan tanah itu kalau nggak ada yang mengklaim," kata dia.